Penyerahan secara simbolis hadiah utama Samsat Budiman. (Foto : Abdul Alim)

KARANGANYAR - Kerjasama pembukaan loket pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar unit pengelolaan pendapatan daerah (UPPD) Samsat dinilai lebih efektif dan efisien. Selain mendekatkan wajib pajak ke loket pembayaran, juga memangkas biaya operasional yang dikeluarkan.

Saat ini, pemerintah menggandeng kemitraan BUMDes dan BPR BKK dalam pembukaan loket pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Dari semula 225 loket pembayaran, kini bertambah menjadi 376 loket pada tahun 2023 berkat kerjasama BUMDes dan BPR BKK.

Plt Kepala Bapenda Jawa Tengah, Eddy S Bramiyanto mengatakan target perolehan dari sektor tersebut mencapai Rp6 triliun di tahun ini. Jika semua pelayanan dipusatkan di kantor UPPD Samsat, maka dikhawatirkan terjadi antrean panjang.

"Target kami membuka 500 loket lagi di luar kantor UPPD Samsat. Coba bayangkan dengan pertumbuhan kendaraan 750-900 unit per tahun dengan semua transaksi di Samsat, maka pelayanannya bakal tidak maksimal," katanya usai menyerahkan hadiah utama Samsat Budiman di kantor UPPD Samsat Karanganyar, Sabtu (05/08/2023).

Dengan kerjasama pembukaan loket pembayaran, maka beban UPPD Samsat jauh lebih ringan. Sistem pembayaran dan prasarana pembukaan loket difasilitasi Bank Jateng.

Lebih lanjut dikatakan, pembukaan loket oleh BUMDes menguntungkan desa. BUMDes dipersilakan mengambil keuntungan dari jasa layanan kepada wajib pajak. Bank Jateng juga memberi insentif bagi BUMDes sesuai ketentuan yang berlaku. Di Karanganyar terdapat 18 mitra kerja Samsat Budiman, dimana tujuh diantaranya berupa BUMDes

Sementara itu BUMDes Tri Manunggaling Karsa Desa Kemiri Kebakkramat memenangkan award Samsat Budiman 2023. BUMDes ini melakukan transaksi terbanyak pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor di Jateng. Jumlah transaksi mencapai 416 senilai Rp156.743.000 periode Januari-Juni 2023. Hadiah utama berupa sepeda motor lisrik.

Penget Wiyono, Ketua Bumdes Tri manunggal Karsa mengatakan loket Samsat di BUMDesnya melayani rata-rata enam transaksi tiap hari. Biaya administrasi dibebankan Rp11 ribu. "Yang Rp6.000 masuk Bank Jateng sedangkan Rp5 ribu masuk ke BUMDes," katanya.

Pihaknya aktif menyosialisasikan layanan di BUMDes bagi warga setempat. "Sosialisasi ke RT RW. Bayarnya di BUMDes saja. Enggak usah jauh-jauh ke kantor di kota. Bisa bayar listrik, BPJS, air PDAM dan layanan transfer uang ke bank atau mengisi saldo dompet digital," katanya. (Lim)