AYOBOGOR.COM - PPDB Kota Bogor di tahun 2023 terciduk menuai sejumlah masalah. Salah satunya dugaan pemalsuan data yang terindikasi dalam proses pendaftaran para siswa.

Akibatnya, sejumlah pejabat di lingkungan dinas Pemerintah Kota Bogor dan sejumlah kepala sekolah diganti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.

Bima Arya dengan tegas ingin menghilangkan kecurangan-kecurangan di PPDB Kota Bogor, baik saat ini maupun ke depannya.

Salah satu upaya yang dilakukan Bima Arya dengan menyidak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.

Dalam sidang yang dilakukan pada Rabu, 2 Agustus 2023 tersebut, politisi PAN ini menemukan kelemahan dalam proses otorisasi layanan kependudukan.

Pasalnya proses otorisasi dilakukan langsung oleh operator sehingga memungkinkan terjadinya human error atau juga manipulasi.

"Saya minta sistemnya diubah. Otoritas untuk tanda tangan eletronik dokumen kependudukan harus minimal ditingkat Kabid dan harus diteliti. Nggak boleh sembarangan terbit," kata Bima.

Bima juga menegaskan bahwa ke depan akan membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Bogor yang mengatur standar operasional dari Disdukcapil.

Aturan mencakup soal SOP perpindahan domisili atau perpindahan nama di Kartu Keluarga.

Dua hal itu diharapkan Bima Arya bisa dilakukan lebih ketat lagi untuk mengurangi risiko kecurangan PPDB Kota Bogor di kemudian hari.

Perwali juga akan menaruh sistem pada Dinas Pendidikan (Disdik) dan sekolah untuk membenahi kemungkinan PPDB dicurangi.

"Mulai dari sistem yang lebih ketat untuk perubahan data kependudukan sampai prosedur verifikasi administrasi dan faktual berkas pendaftaran siswa," katanya.

Sebelum itu, pada Selasa, 1 Agustus 2023 sejumlah pejabat di lingkungan dinas maupun di sekolah dilantik oleh Bima Arya.

Di antara para pejabat yang dilantik untuk menggantikan orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam perkara kecurangan PPDB.

Adapun yang diganti, antara lani tiga pejabat di Disdik, delapan kepala sekolah SMP dan 31 kepala sekolah SD.

Bima sendiri mengupayakan agar para oknum yang terlibat di luar lingkungan ASN agar dijerat. Dia sudah menyerahkan dugaan pemalsuan dokumen negara pada PPDB kepada Polresta Bogor Kota.

"Terkait dugaan pemalsuan dokumen kependudukan dalam PPDB, Pemkot Bogor sedang koordinasi dengan Polresta Bogor Kota untuk tindak lanjutnya," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyebut penangangan kasus ini harus dilakukan dengan hati-hati.

Pasalnya terdapat sangkut paut dengan anak alias siswa di dalamnnya, sehingga diharapkan tidak berdampak buruk bagi pembelajaran para siswa ketika hukum diproses.

Terdapat tiga asas hukum yang dikedepankan, antara lain keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Sudah ada 24 saksi yang diperiksa yang terdiri dari unsur pejabat di dinas dan sekolah, lalu masyarakat.

"Dalam penegakan hukum ini kita dari Polresta Bogor Kota sudah memeriksa 24 saksi," kata Bismo.