AYOBOGOR.COM - PPDB Kota Bogor tahun 2023 menuai emosi sang wali kota, Bima Arya. Pasalnya terdapat dugaan para oknum yang bermain pada PPDB jalur zonasi.

Hal ini seperti yang terjadi Jawa Barat hingga ribuan siswa dicoret. Bima Arya pun memberi ketegasan pada oknum di PPDB Kota Bogor dengan melakukan penggantian pejabat terlibat dan membawa ke ranah hukum untuk oknum masyarakat.

Khusus pejabat yang diduga terlibat dalam kecurangan PPDB Kota Bogor, dirotasi dari jabatannya. Begitu juga dengan kepala sekolah yang terindikasi ikut 'bermain'.

Total pejabat yang diganti di lingkungan sekolah sampai 40 pejabat. Jumlah itu terdiri dari tiga pejabat Dinas Pendidikan, delapan kepala sekolah SMP, serta 31 kepala sekolah SD.

Sementara masyarakat yang diduga terlibat, oleh Bima serahkan kasusnya kepada Polresta Bogor Kota untuk dicari masalah pidananya.

Pada Rabu, 2 Agustus 2023, Bima Arya menindaklanjuti dugaan kecurangan yang melibatkan berbagai pihak termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.

Dinas tersebut disidak oleh Bima Arya untuk melihat kelemahan sistem ada di dalamnya sehingga memungkinkan para oknum bermain pada PPDB.

Ternyata Bima menemukan bahwa proses verifikasi dokumen kependudukan dilakukan oleh operator yang bisa mengalami 'human error' sehingga berpotensi ditunggangi oknum PPDB.

"Kenapa banyak sekali manipulasi alamat? Karena operator itu langsung melakukan otorisasi tanda tangan elektronik di situ," kata Bima Arya.

Seharusnya, lanjut wali kota, operator untuk verifikasi dokumen adalah orang yang mempunyai jabatan setara kepala bidang atau kabid.

Kabid, dianggap Bima lebih layak sehingga menghindari risiko permainan pada proses PPDB seperti perpindahan domisili atau nama orang di Kartu Keluarga.

Namun Kabid disyaratkan agar bisa lebih teliti dalam bekerja di samping persyaratan untuk pengubahan data kependudukan tersebut harus lebih lengkap secara syarat.

"Misalnya kalau saya mau pindah ke KK-nya pak Soni, maka pak Soni harus menyatakan surat tidak keberatan," contoh Bima.

Kunjungan Bima tersebut sebagai tindaklanjut terhadap rencananya membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor terkait PPDB.

Dalam perwali tersebut, seluruh pihak yang terlibat dalam proses PPDB seperti Disdukcapil, Disdik, dan pihak sekolah akan dibahas.

Bima meyakini dengan pengetatan aturan, maka PPDB Kota Bogor bisa diminimalisir dari risiko para oknum.