AYOBOGOR.COM -- Terkait kisruh PPDB tahun 2023, Komisi IV DPRD Kota Bogor membeberkan penyebanya. Seperti apa?

Sebelum DPRD Kota Bogor buka suara soal penyebab kisruh PPDB tahun 2023, sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan perombakan di tubuh dinas pendidikan.

Sebanyak 3 pejabat di ligkungan Dinas Pendidikan (Disdik) dan memutasi 31 kepala sekolah SD dan delapan kepala sekolah SMP belum lama ini.

Baca Juga: Rekomendasi Donat Red Velvet di Bogor Promo Spesial, Hanya 850 Meter dari Taman Corat Coret

Hal itu dilakukan Bima Arya karena banyaknya dugaan kecurangan serta manipulasi yang menyebabkan kekisruhan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023.

Kekisruhan PPDB dan mutasi serta perombakan di lingkungan Disdik itu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.

Dirinya menilai, bahwa kebijakan itu sepenuhnya merupakan kewenangan wali kota.

Baca Juga: Contoh Soal Esai dan Jawaban Guru Penggerak Angkatan 10 Tahun 2023, Bisa Dipelajari

"Rotasi mutasi itu sepenuhnya hak prerogratif wali kota, dan Komisi IV sangat mengapresiasi," ucap pria yang akrab disapa Gus M sapaan akrabnya kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Namun, kata Akhmad Saeful, yang menjadi pertanyaan apakah langkah yang dilakukan itu akan menjadi solusi dalam perbaikan sistem dunia pendidikan di Kota Bogor.

Sebab, permasalahan utama carut marutnya PPDB adalah minimnya jumlah sekolah negeri yang ada di wilayah.

Baca Juga: bank bjb, Pemprov Jabar, dan Lembaga Keuangan Dorong Akselerasi Literasi serta Inkulasi Pasar Modal ASN

"Harus dikaji secara komprehensif, yang menjadi permasalahan selama ini kan karena minimnya sekolah negeri, dan lokasinya pun tersentralisir kebanyakan di Bogor Tengah," kata Gus M.

Sementara di kawasan Bogor Barat, Bogor Selatan hingga Bogor Utara masih kekurangan sekolah katanya. Baik itu tingkat SMP maupun SD.

"Di Bogor Utara saja ada delapan kelurahan, SMP negeri hanya ada tiga, yakni SMPN 20, 15 dan 19 itupun lokasinya di kelurahan Bantarjati, dan Ciparigi. Lantas bagaimana nasib warga Tanah Baru, Cimahpar, dan sebagian Ciluar. Secara jarak pasti kalah," ujar Akhmad Saeful.

Sementara setiap tahun di Kota Bogor, lanjut Gus M, lulusan SD ada sebanyak 17 ribu orang, sedangkan daya tampung SMP negeri hanya 5.600 orang.

Baca Juga: Oknum PPDB Kota Bogor Ketar Ketir, Pemalsu Domisili di Disdukcapil Dibikin Sulit Bima Arya

"Ini kan jelas jomplang, artinya akar permasalahan dalam kisruh PPDB ini adalah kekurangan sekolah," tegasnya.

Atas dasar itu, Gus M menyebut, bahwa seharusnya Pemkot Bogor memprioritaskan pembangunan sekolah ketimbang sarana lain yang tak berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.

"Sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam sistem PPDB online ini sudah berlangsung lama. Tapi kenapa baru ramai sekarang? Mestinya kalau jeli masalah ini sudah bisa ditanggulangi sejak dulu. Kalau saja pemerintah memprioritaskan pembangunan sekolah, ketimbang menata kota hanya dari 'kulitnya'," tandasnya.

Padahal hal itu, tambah Gus M, termasuk faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah.

Berdasarkan data BPS Jawa Barat, IPM Kota Bogor pada 2022 berada di 77,17 persen. Sedangkan Kota Depok yang baru berusia 24 tahun IPM-nya sudah menyentuh 81,86 persen.

"Kota Depok saja yang bisa disebut 'anak kemarin sore' sudah tinggi. Sedangkan Kota Bogor yang sudah berusia 544 tahun IPM-nya kalah," pungkasnya.