AYOBOGOR.COM - Kasus kecurangan PPDB zonasi di Kota Bogor berdampak pada perotasian sejumlah pejabat dinas di Pemerintahan Kota Bogor dan kepala sekolah di beberapa sekolah.

Hal tersebut disorot oleh Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Namun dia juga sudah menyampaikan masalah PPDB zonasi kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim denga kapasitasnya sebagai ketua APEKSI.

"Sebagai ketua APEKSI saya sudah menyampaikan masukan kepada menteri pendidikan bahwa sistem zonasi harus dievaluasi," kata Bima Arya, Selasa, 1 Agustus 2023.

Bima mengatakan tujuan dengan mengadukan masalah itu agar pemerataan dari sistem zonasi bisa diupayakan lebih keras sehingga tidak dimanfaatkan oleh para oknum.

Selain membangun sekolah yang banyak, pemerataan juga perlu didukung dengan penyiapan guru, pengangkatan tenaga honorer dan tenaga pendidik yang cukup.

Karena itu pula, Bima sadar sebagai wali kota, ingin agar dinas-dinas yang saling terhubung dengan urusan itu memiliki sistem yang kuat agar cita-cita PPDB zonasi terwujud.

Termasuk sekolah tidak diberikan beban terkait hal-hal yang tidak diperlukan. Hal itu seiring dengan sumpah ASN sebagai abdi negara.

"Saya tidak mau mendengar ada kunjungan-kunjungan yang membebani sekolah-sekolah. Sama juga saya berharap sekolah-sekolah tidak membuat kegiatan yang membebani orangtua," katany.

Menurut Bima, evaluasi dan pembenahan PPDB ini dilakukan sesuai kewenangan pemerintah kota untuk pembenahan administrasi disiplin, pegawai penyesuaian struktural.

"Tentu pak Kapolres dan kejaksaan melakukan langkah-langkah itu. Kita terus berkoordinasi bersinergi untuk melakukan pendalaman seperti itu," katanya.