AYOBOGOR.COM - Proses PPDB 2023 Jawa Barat menuai masalah seiring temuan kasus dugaan kecurangan yang melibatkan berbagai pihak.

Dugaan kecurangan PPDB 2023 yang ditemukan pemerintah seperti domisili palsu sehingga berimbas pula pada ribuan siswa yang dibatalkan keikutsertaanya pada proses PPDB.

Menurut catatan Dinas Pendidikan Jawa Barat, terdapat 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB 2023.

Kendati begitu, para siswa tersebut sudah terakomodir untuk melanjutkan pendidikan di tahun ajaran 2023/2024 walaupun tidak di sekolah negeri.

Menurut data pula, terdapat tiga daerah dengan angka tertinggi siswa yang dibatalkan keikutsertaannya, dengan Kabupaten Bogor sebagai yang terbanyak mencatat hal itu.

Menurut data yang sama, siswa yang dicoret karena indikasi domisili palsu di Kabupaten Bogor sebanyak 1.635 kasus.

Semetara di urutan kedua adalah Kabupaten Bekasi yang jumlahnya hampir empat kali lipat lebih sedikit daripada Kabupaten Bogor, yaitu sebanyak 589 kasus.

Di urutan ketiga, terjadi di dekat ibukota Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bandung dengan jumlah kasus sampai sebanyak 410.

Masalah ini juga menjadi perhatian Ridwan Kamil menjelang purnatugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.

Temuan terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menemukan sekitar 80-an kasus pemalsuan data tersebut.

Hal itu pula yang akan ditindaklanjuti ke ranah hukum karena pemalsuan data dalam PPDB 2023 bisa menjadi kasus pemalsuan dokumen negara.

"Kepada anda para pemalsu atau mungkin orangtua yang terlibat dengan sengaja, siap-siapa bertemu di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum anda," ujar Ridwan Kamil, Selasa, 1 Agustus 2023.

Selain Kabupaten Bogor, temuan indikasi pemalsuan data terjadi di daerah tetanggannya, Kota Bogor. Bahkan Bima Arya sudah mencopot para pejabat yang diduga terlibat dalam kecurangan.

"Saya lakukan pergantian 3 pejabat Dinas Pendidikan, 8 Kepala Sekolah SMP dan 31 Kepala Sekolah SD. Rotasi ini untuk pembelajaran dan pembenahan atas persoalan PPDB kemarin," kata Wali Kota Bogor, Selasa, 1 Agustus 2023.

Bima melaporkan kejadian ini terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Selain itu, dia berencana membuat peraturan wali kota untuk meminimalisir risiko kecurangan PPDB di kemudian hari sehingga sulit untuk dipermainkan sistemnya oleh para oknum.

"Pemkot Bogor juga berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran hukum pidana dalam tahapan PPDB," kata Bima.

"Silahkan laporkan apabila ada indikasi praktik yang bertentangan dengan sumpah jabatan ASN ke nomor WA Pengaduan PPDB Kota Bogor: 0852-1845-3813," pungkasnya.