AYOBOGOR.COM - Kecurangan PPDB Kota Bogor 2023 di jalur zonasi, menjadi salah satu fokus Bima Arya menjelang lengser menjadi Wali Kota Bogor.

Bima Arya sendiri akan lengser menjadi Wali Kota Bogor tahun depan, tepatnya pada 20 April 2024 bersama wakilnya Dedie Rachim.

Wali Kota Bogor dua periode itu kini fokus mengurusi dugaan-dugaan kecurangan PPDB Kota Bogor tahun 2023.

Hal ini berkaitan dengan temuan pemalsuan data domisili yang melibatkan berbagai instansi.

Bahkan Bima Arya dengan tegas mengganti para pejabat di dinas yang diduga bermain di PPDB, juga mencopot para kepala sekolah yang ketahuan bermasalah pada proses PPDB.

"Saya lakukan pergantian 3 pejabat Dinas Pendidikan, 8 Kepala Sekolah SMP dan 31 Kepala Sekolah SD. Rotasi ini untuk pembelajaran dan pembenahan atas persoalan PPDB kemarin," kata Bima Arya, Selasa, 1 Agustus 2023.

Selain itu, dia akan berupaya menghalangi para oknum bermain di PPDB Kota Bogor dengan membuat peraturan wali kota yang mengetatkan proses pendaftaran yang menyangkutpaut antar instansi.

Bima juga tengah mengupayakan untuk membawa masalah oknum PPDB ke ranah hukum. "Juga berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran hukum pidana dalam tahapan PPDB," katanya.

Sementara itu, kinerja Bima Arya dan wakilnya Dedie Rachim kian diapresiasi oleh masyarakat berdasarkan survei kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Survei tersebut dibuat oleh Charta Politika Indonesia, lembaga survei yang juga pernah diduduki Bima Arya sebagai direktur eksekutif pada 2008-2010.

Survei tersebut dilakukan pada 18-23 Juli 2023 kepada 400 responden di enam kecamatan di Kota Bogor dengan metode wawancara tatap muka berperangkatkan kuisioner terstruktur.

Hasilnya memperlihatkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bogor didominasi oleh kepuasan dibanding ketidakpuasan. Rasionya, 84,5 persen banding 14 persen.

Warga yang puas, mengaku sangat puas sebesar 18,5 persen dan cukup puas sebesar 66 persen. Sementara warga yang tak puas mengaku kurang puas 12,5 persen dan tidak puas sama sekali sebanyak 1,5 persen.

Pada survei tersebut juga ditemukan fakta bahwa kepuasaan terbanyak diakui oleh warga yang berdomisili di Kecamatan Bogor Tengah, di mana kantor pemerintahan berada.

Setelah itu, kepuasaan responden terbanyak kedua berada di daerah Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Tanah Sareal.

Menariknya, survei tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Bima Arya dan Dedie Rachim di tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022.

“Dibandingkan survei Kota Bogor antara tahun 2022 dan tahun 2023, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kota Bogor mengalami kenaikan,” ujar peneliti Charta Politika, Nachrudin, dikutip dari keterangan tertulisnya.