JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya saat menjalankan program penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ganjar mengakui bahwa ia sempat menerima banyak protes dari warga setiap harinya.

"Ketika kebijakan Mas Menteri (Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim) ya kita buat agar sekolah lebih dekat dengan warganya mendapat protes dari masyarakat luar biasa. Dan saya bertahan dengan PPDB dengan model zonasi. Digebukin (diserang) saya tiap hari. Saya bertahan," ujar Ganjar saat memberi materi pada acara Belajar Raya di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

Baca juga: Ganjar: Saya Kan Pernah Jadi Timsesnya Prabowo, Masa Terus Jelek-jelekkan

Namun, Ganjar kemudian menemukan fakta bahwa di daerah kelahirannya, yakni Tawangmangu, Karanganyar, tidak ada SMA Negeri dan SMK Negeri.

Oleh karenanya, akses pendidikan di kecamatan tersebut menjadi tidak adil.

"Dan kemudian ada anak kelahiran di situ jadi gubernurnya. Dan membutuhkan waktu sekian tahun untuk itu. Yang saya lakukan pertama adalah membangun kesadaran dari pemerintah (pemerintah daerah setempat)," kata Ganjar.

"Ya sudah kamu buat sekolah, kok susah amat. Mas menteri kita (lalu) buat sekolahan di sana langsung semua rebutan," ujarnya lagi.

Baca juga: Siswa Mengadu PPDB ke Jokowi lewat Video, Orangtua: Saya Ajari Anak Jangan Diam

Selain itu, Ganjar juga mendorong dibentuknya SMK Jawa Tengah Boarding School yang merupakan penggabungan dari tiga sekolah.

Biaya untuk operasional sekolah tersebut diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah.

Diberitakan sebelumnya, diduga ditemukan banyak kecurangan dari pelaksanaan PPDB 2023 dengan jalur zonasi.

Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

Tujuannya agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.

Baca juga: Jokowi Disebut Sudah Punya Jagoan di Pilpres 2024, Ganjar: Itu Keputusan yang Harus Dihormati

Salah satu contoh kecurangan jalur zonasi terjadi di Kota Bogor, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dengan menelusurinya secara langsung.

"Ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga, koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan," kata Bima Arya, Selasa (11/7/2023).

Selain di Bogor, kecurangan migrasi KK untuk mengincar sekolah favorit juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan, masih ada yang tiba-tiba berdomisili dekat dengan sekolah.

"Tapi memang itu KK-nya terverifikasi. Hanya memang dinas tidak melakukan verifikasi lapangan apakah orangtua dan keluarga tersebut tinggal fisik di situ atau hanya KK-nya saja. Kami dapatkan informasi seperti itu masih terjadi," kata Kepala Ombudsman DIY Budhi Masturi.

Budhi mengatakan, pihaknya juga menemukan calon siswa yang menumpang KK orang lain. Di dalam KK, anak tersebut masuk dalam klasifikasi "keluarga lainnya".

Baca juga: Muhadjir: Kasus PPDB Enggak Banyak-banyak Amat, tapi Menyebar

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, permasalahan pada saat PPDB zonasi terjadi di semua daerah.

Oleh karenanya, Presiden meminta agar persoalan-persoalan yang ada diselesaikan secara baik.

“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meresmikan jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pada 20 Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah.

Menurut Jokowi, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.

“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” kata Jokowi.

Baca juga: Soal Golkar Disebut akan Merapat ke PDI-P, Ganjar: Ya Akan Lebih Baik

-. - "-", -. -