FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, blak-blakan mengenai tugas seorang petugas Partai. Menurutnya, itu bukan hanya sekadar istilah.

Dikatakan Luqman, telah banyak bukti nasib rakyat di ambang bahaya dikarenakan bangsa dan negara pegang kelompok politik yang cacat bawaan ideologi.

Dia menyebut, ideologi menempatkan supremasi partai di atas negara. Partai diyakini sebagai penjelmaan dari kuasa rakyat proletar atau yg disebut diktator proletariat.

"Dalam negara multipartai, maka ada tendensi kuat menganggap partai-partai lain sebagai subordinat partai paling besar," ujar Luqman dalam cuitan Twitternya (27/7/2023).

Karena itu, kata dia, negara sepenuhnya dikendalikan Partai. Pemegang jabatan-jabatan publik di semua sektor dan level kehidupan negara adalah para petugas partai.

"Ideologi supremasi partai di atas negara tidak cocok dipakai di negara-negara plural multi etnik dan multi keragaman. Ragam perbedaan tidak mendapat ruang. Beda adalah musuh," ucapnya.

Di dalam negara plural, lanjut Luqman, perbedaan lebih dikenal sebagai fakta pengikat persatuan dan kesatuan. Kekuasan tetap di tangan rakyat, tidak menjelma dalam wajah partai atau figur dan entitas lain secara mutlak.

"Karena itu, dibutuhkan penyelenggaraan pemilu periodik yang bebas dan adil sebagai sarana rakyat memakai kekuasaannya membentuk pemerintahan," tukasnya.

Tambahnya, para pejabat publik yang dihasilkan proses pemilu merupakan para petugas rakyat, bukan petugas lain.

"Hemm jadi petugas partai bukanlah sekedar istilah. Merefleksikan pemikiran dan agenda kepentingan yang berasal dari ideologi tertentu. Gak bahaya ta?," kuncinya.

(Muhsin/fajar)