Ilustrasi - Layanan keuangan dan pembagiaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diinisiasi oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI di SMA Negeri 111, Penjaringan, Jakarta Utara. ANTARA/Abdu Faisal/aa

Elshinta.com - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengadopsi dan meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), seperti DKI Jakarta.

"Dalam upaya penguatan dan peningkatan SPM di Provinsi Kalsel, Komisi I tersebut melakukan kaji tiru atau studi komparasi ke DKI Jakarta," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rachmah Norlias di Banjarmasin, Selasa.

Rachmah menuturkan penerapan SPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang SPM. Rachmah mencontohkan Pemprov DKI Jakarta menerbitkan sejumlah kartu pelayanan, seperti Kartu Pintar Jakarta, kartu disabilitas, Kartu Anak Jakarta.

"Semua itu beberapa keunggulan yang Pemprov DKI Jakarta hasilkan," tutur Rachmah.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin itu mengharapkan hasil kunjungan kali ini agar Kalsel bisa mengikuti seperti DKI Jakarta.

“Kita harapkan seperti DKI tersebut bisa nantinya diterapkan di Kalsel," ujar Rachmah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel Akhamad Yani menuturkan tingkat validasi SPM DKI Jakarta sangat baik bila diadopsi Pemprov Kalsel.

“Dengan digitalisasi dan verifikasi yang melibatkan banyak stakeholder, kita berharap Kalsel juga bisa mengikuti validitas 100 persen sehingga dalam pembuatan kebijakan, kemudian dalam verifikasi untuk bantuan dan lain-lain itu akan tepat sasaran dan hasilnya akan efektif, ” ungkap Yani.

Komisi I DPRD dan Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel mengunjungi Pemprov DKI Jakarta guna studi komparasi program pelayanan masyarakat pada Senin.