TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam memberantas kasus korupsi didukung Jogja Corruption Watch (JCW).

Hal itu terkait dengan rencana Erick Thohir yang akan melaporkan dana pensiun (dapen) BUMN  bermasalah pada akhir Juli 2023.

"Kolaborasi Kejagung dengan BUMN terkait dugaan korupsi dana pensiun itu dari rohnya, niatnya, kita apresiasi, Artinya, ada niat dari Erick Thohir untuk bersih-bersih," kata aktivis JCW, Baharuddin Kamba saat dihubungi, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Airlangga Hartarto Siap Hadiri Panggilan Kembali Kejagung Terkait Korupsi CPO

Baharuddin mengharapkan  Kementerian BUMN berkomitmen menyerahkan data terkait dana pensiun yang bermasalah. Data yang diberikan diharapkan utuh.

"Ada jeda waktu, jangan sampai data yang diberikan itu berubah, ada dokumen-dokumen yang sengaja dihilangkan sehingga tidak menyentuh semuanya. Misalnya, dugaannya ada 70 orang yang dikorupsi berkurang menjadi 50 atau bahkan di bawah 50," tuturnya.

Baharuddin berpendapat maraknya kasus korupsi di BUMN setidaknya dipengaruhi tiga hal. Yakni, lemahnya pengawasan, adanya kesempatan, dan tidak memberikan efek jera.

"Kalau pun dihukum, hanya sampai sanksi administrasi, tidak sampai ke (pengadilan) tipikor. Walaupun ke tipikor, hanya orang-orang di lapangan saja, bukan pelaku utama," ujarnya.

Baca juga: Kejagung Panggil Lagi Airlangga Hartarto Senin Pekan Depan Terkait Kasus Korupsi Minyak Goreng

Di sisi lain, Baharuddin berpendapat, ditunjuknya Kejaksaan Agung sebagai institusi yang dipercaya menangani kasus korupsi di BUMN tidak lepas dari performa yang ditunjukkan belakangan ini.

"Kenapa harus Kejaksaan Agung? Apakah terkait sekarang Kejaksaan Agung lagi in-nya menuntaskan kasus korupsi BTS atau ada hal lain?" tanya dia.

"Tidak hanya di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) di DIY juga sedang in-nya menangani kasus-kasus dugaan ppenyelewangan dana kas desa," sambungnya.

Kendati demikian, Baharuddin mengakui bahwa Kejagung sedang dalam performa terbaiknya. Dicontohkannya dengan bersih-bersih dari oknum jaksa nakal.

"Kejaksaan sudah mengarah pada perbaikan. Kejaksaan Agung sekarang kinerjanya lebih bagus daripada lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Itu harus diikuti lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Polri-KPK, untuk bersaing dalam hal positif, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi," paparnya.

Dikutip dari Kompas.com, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyatakan pihaknya akan ikut membersihkan BUMN dari korupsi.

"Kami juga ikut dalam upaya-upaya bersih-bersih BUMN," ujar Ketut saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/7/2023).