FAJAR.CO.ID -- Wacana pengangkatan PPPK Part Time atau paruh waktu mencuat di tengah molornya revisi UU ASN di DPR RI. Konsep PPPK Part Time dianggap sebagai solusi menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tenaga honorer yang akan dihapus pada November 2023 mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut PPPK part time menjadi konsep dalam pembahasan Rancangan Undang-undang ASN.

Semangat dari konsep PPPK part time dalam RUU ASN itu, tutur Azwar Anas, untuk memberikan kepastian terhadap nasib 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus pada 28 November 2023.

Dengan PPPK part time, honorer yang tidak lolos PPPK bisa terakomodasi. Dengan begitu, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal jutaan honorer yang tidak terangkat menjadi PPPK full time.

PPPK part time dianggap sebagai jalan tengah atau win-win solution agar jutaan honorer tidak kehilangan pekerjaan atau pendapatannya menurun ketika sudah memasuki tenggat waktu penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023.

Pengangkatan PPPK part time juga mencegah membengkaknya anggaran pemerintah karena mengakomodasi seluruh honorer menjadi ASN jalur PPPK.

Anas memberikan contoh jenis pekerjaan yang termasuk dalam konsep PPPK part time, antara lain petugas kebersihan atau cleaning service di kantor pemerintahan. Pertimbangannya, petugas kebersihan tidak harus bekerja dari pagi hingga sore, sehingga masih dimungkinkan bekerja paruh waktu.

Dengan begitu, konsep PPPK part time ini mengamankan dahulu nasib honorer yang dihapus pada November 2023. Wacana ini sekaligus menjawab kekhawatiran beberapa lembaga ketika honorernya tiba-tiba diberhentikan dan bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan, seperti di KPU dan Bawaslu.

Azwar Anas juga mengungkapkan, RUU ASN juga membahas soal hak tenaga honorer yang menjadi bagian dari pemerintahan untuk mendapatkan pensiunan. (fajar)