Rakernas II GAPASDAP di Hotel Tentrem, Rabu (12/7). (Foto: Ardhi W)

Krjogja.com - YOGYA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong agar keselamatan layanan transportasi di Indonesia bisa naik kelas. Terutama transportasi di bidang pelayaran atau penyeberangan yang saat ini masih dinilai rendah.

Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub RI Irjen Pol Hendro Sugiyatno dalam Rapar Kerja Nasional (Rakernas) II Gabungan Asosiasi Perusahaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) di Hotel Tentrem, Rabu (12/7/2023).

"Saya ingin memberikan imbauan apa yang harus dikerjakan terutama masalah keselamatan penggunaan transportasi penyeberangan. Di sisi lain saya juga ingin mendapatkan masukan untuk perbaikan dari aspek regulator," urainya.

Imbauan tersebut berkaitan tugas baru Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sebelumnya fungsi keselamatan dan keamanan kapal sungai, danau dan penyeberangan tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kemudian tahun lalu dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Hendro mengungkapkan, keselamatan dan keamanan merupakan unsur yang paling penting dalam penggunaan transportasi penyeberangan. Apalagi sudah ada standar dari seluruh dunia terkait keselamatan penyeberangan tersebut.

"Kita ingin nilai keselamatan kita itu lebih baik. Kita tidak ingin mengorek faktor apa yang membuat rendah namun mari bersama-sama baik pemerintah, perusahaan maupun operator hingga konsumen mengupayakan itu agar naik kelas. Aturan sudah ada, tinggal dilaksanakan. Jika ada aturan yang perlu dibenahi maka kita diskusikan bersama untuk mencapai keselamatan itu," paparnya.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan DPP GAPASDAP Ir H Bambang Haryo Soekartono, menjelaskan aspek keselamatan angkutan penyeberangan selama ini mengacu pada Safety of Life at Sea (Solas) atau konvensi internasional tentang kemaritiman. Hal itu pun mendasarkan pada aturan dari International Maritime Organization (IMO). Rendahnya nilai kesemalatan penyeberangan di Indonesia karena masuk kategori C. Oleh karena itu pihaknya juga mendukung upaya untuk menjadikan nilai keselamatan penyeberangan di Indonesia naik kelas.

Bambang menambahkan, penyumbang tertinggi atas nilai keselamatan yang rendah tersebut lantaran banyak kapal yang tidak masuk dalam klasifikasi sesuai regulasi IMO. Terutama kapal-kapal rakyat yang jumlahnya cukup banyak.

"Tapi ini bukan untuk kapal Feri ya, kalau Feri kita justru yang terbaik. Feri kita taat betul sesuai Solas. Berbeda seperti Jepang, Kanada dan Filipina itu mereka non konvensi, tidak mengacu Solas. Sehingga kita di Feri justru terbaik. Kami tentu mendukung dorongan Pak Dirjen agar nilai keselamatan bisa naik kelas," urainya didampingi Ketua GAPASDAP Khoiri Soetomo.

Menurutnya jasa penyeberangan sangat diminati oleh masyarakat. Terutama untuk rute Jawa-Bali, Bali-Lombok, Jawa-Kalimantan maupun Jawa-Sumatera. Hal itu turut mendorong organisasinya untuk terus mengupayakan kapal-kapal rakyat agar sesuai klasifikasi IMO. Apalagi wilayah Indonesia didominasi oleh kawasan maritim sehingga memiliki potensi yang lebih besar.

Kendati peminat cukup meningkat namun upaya pengembangan pelabuhan juga harus diperluas agar akses semakin mudah. Hanya, pihaknya juga menyadari tidak semua wilayah di Indonesia potensial untuk dibangun pelabuhan. Seperti di wilayah selatan Yogyakarta yang dinilainya belum bahkan sulit untuk dibangun pelabuhan.

"Hanya ada di Cilacap. Itu juga karena di sana ada Pertamina dan tanker-tanker besar serta ada pulau sebagai pelindung. Selebihnya di selatan Yogya ini sama sekali tidak ada pulau yang menjadi pelindung. Hanya ada Australia. Akibatnya ya secara ekonomis dan cuaca menjadi tidak potensial untuk pelabuhan," ujarnya. (Dhi)