AYOBANDUNG.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebut ada 2.000 aduan dari masyarakat terkait PPDB Jabar di tahun 2023.

Mayoritas aduan yang masuk terkait adanya dugaan pemalsuan data calon peserta didik demi masuk ke sekolah incaran.

"Rata-rata pengaduannya itu (Pemalsuan Data)," kata Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Jumat 14 Juli 2023.

Baca Juga: Polemik PPDB 2023: DPR Panggil Mentri Pendidikan Nadiem Makariem, Minta Kejelasan Soal Mekanisme Seleksi!

Meski begitu, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa mayoritas aduan dapat diselesaikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Bahkan, tingkat penyelesaian mencapai 90 persen.

"Yang saya tau dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik termasuk pembatalan beberapa kasus yang ditemui seperti pemalsuan KK ya, sehingga ini menjadi evaluasi," pungkasnya.

Sementara itu, Ombudsman sejauh ini baru menerima 21 aduan terkait PPDB di Jawa Barat baik untuk tingkat SMP maupun SMA. Rinciannya, 5 aduan saat proses PPDB tingkat SMP dan 16 aduan saat proses PPDB tingkat SMA.

"Jadi, total ada 21 aduan ke Ombudsman," kata Asisten Ombudsman RI, Kartika Purwanti, Jumat 14 Juli 2023.

Baca Juga: Sudah Lima Tahun Tapi Masih Meleset dari Tujuan Awal, PPDB Zonasi Wajib Dievaluasi

Sejauh ini, aduan yang diterima Ombudsman berkaitan dengan teknis pendaftaran PPDB.

Hal itu meliputi sulitnya login ke akun PPDB, penginputan data yang tak sesuai, hingga masalah verifikasi sertifikat dalam seleksi jalur prestasi.

"Kalau pada PPDB tahun ini, secara angka (jumlah aduannya) tidak terlalu signifikan, artinya ada penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya," kata Kartika.

"Jadi kita selesaikan dengan mekanisme reaksi cepat Ombudsman, setelah laporan itu kita lakukan verifikasi formil dan materil, kita akan teruskan ke narahubung di dinas pendidikan masing-masing, jadi satu pintu. Hasilnya akan disampaikan lagi kepada kami," pungkasnya.