AYOBOGOR.COM -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Kota Bogor tahun 2023 ditemukan bermasalah. Sejumlah permasalahan mencuat termasuk penggunaan data palsu calon siswa.

Data palsu terjadi ketika pendaftar mengajukan dokumen palsu untuk memenuhi syarat pendaftaran PPDB. Hal ini merugikan pendaftar lain yang sebenarnya memenuhi syarat namun tidak dapat diterima karena keterbatasan kuota.

Skandal kecurangan PPDB Kota Bogor ini bikin heboh. Skandal ini salah satunya diungkap oleh warganet di Twitter.

Baca Juga: Bima Arya Coret 155 Pendaftar PPDB Zonasi di Kota Bogor yang Tidak Sesuai Domisili

Tim verifikasi kemudian menemukan ratusan data pendaftar SMP bermasalah ditemukan.

Hasil penelusuran lapangan tim verifikasi PPDB Kota Bogor, sejauh ini ditemukan sejumlah fakta, termasuk ratusan indikasi data palsu yang kini sudah berstatus terverifikasi.

1. Diungkap Warganet di Twitter

Salah satu yang pertama kali menyuarakan dugaan kecurangan PPDB SMP di Kota Bogor ialah pengguna Twitter @fachrezy_id. Dalam unggahannya pada 4 Juli, dia membeberkan data terkait nama calon siswa yang diduga menggunakan calo.

2. Sebanyak 913 Pendaftar PPDB SMP di Kota Bogor Terindikasi Bermasalah

Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan hingga 9 Juli sudah terdapat 913 pendaftar PPDB SMP di Kota Bogor yang terindikasi bermasalah. Saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 data.

Baca Juga: PPDB Bogor Jalur Zonasi Terindikasi Ada Kecurangan, Bagaimana Cek Daftar Namanya?

3. Sebanyak 155 Siswa Gunakan Data Fiktif

Dari total 913 indikasi, 155 calon siswa disebut menggunakan data fiktif. Masih tersisa 150 data pendaftar SMP yang akan segera diverifikasi faktual oleh tim.

4. Kebanyakan SMP Unggulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim investigasi, kebanyakan data yang terindikasi dimanipulasi ada di SMP negeri unggulan seperti SMPN 1 Bogor, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, dan di SMPN 5.

5. Siswa dengan Data Fiktif akan Dicoret

Bima Arya menyatakan siswa yang terbukti menggunakan data fiktif akan dicoret. Sebagai gantinya, calon siswa yang ada di peringkat bawahnya akan menggantikan.

Baca Juga: Oknum PPDB Kota Bogor Bisa Kebakaran Jenggot, Sanksi Ini yang Menanti

6. PPDB SMA Kewenangan Pemprov Jabar

Pendaftaran PPDB SMA, SMK, dan SLB Tahun 2023 bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota, melainkan kewenangan pihak provinsi. Karena itu, domain kewenangan penindakan PPDB SMA sistem zonasi ada di Disdik Jabar.