PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 60 persen masyarakat yang terkait dengan politik uang adalah perempuan dan 82 persen di antaranya berusia 35-60 tahun. Data itu diungkapkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu, 2 Juli 2023. Pemaparan Wawan merujuk kajian KPK atas situasi dan kondisi saat Pemilu 2019.

"Menurut hasil kajian, masih terjadi, bahkan banyak (kasus) politik uang pada 2019. Selain itu, warga di suatu wilayah malah memasangkan spanduk dengan tulisan 'Kami masyarakat x siap menerima serangan fajar'. Nauzubillah," ucap Wawan di sela-sela kegiatan Roadshow Bus KPK di Kota Bandung itu.

Menjelang Pemilu 2024, pada roadshow 2023, KPK mengampanyekan "Hajar Serangan Fajar" yang isinya tak hanya mengedukasi sembilan nilai antikorupsi, namun juga imbauan menghindari politik uang.

"Jangan sampai dibohongi selama lima tahun lantaran uang yang tak seberapa. Masyarakat yang merugi. Itu sudah tampak berdasarkan banyak kajian berbagai pihak. Jangan terima uang atau apa pun dari kontestan Pemilu. Insyaallah, saat integritas betul-betul diterapkan, Bandung menjadi kota bebas korupsi," ucap Wawan.

Baca Juga: Polisi Jelaskan Penyebab Panji Gumilang Pemimpin Al Zaytun Belum Diperiksa

Kota Bandung menjadi titik terakhir Roadshow Bus KPK untuk Jawa pada 2023. Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Ketua KPU Kota Bandung Suharti beserta pimpinan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri kegiatan tersebut.

Suharti sangat mendukung kegiatan KPK mengampanyekan "Hajar Serangan Fajar" dan mengedukasi sembilan nilai antikorupsi kepada masyarakat. Pihaknya berharap, kampanye dari KPK menguatkan upaya KPU sejauh ini.

"KPU berulang kali mengedukasi masyarakat agar menjauhi politik uang. Namun, sebagaimana penyampaian Pak Deputi (Wawan), masih terjadi hal seperti itu pada 2019. Masyarakat mesti punya integritas diri, memberi suara sesuai pilihan, bukan karena uang atau rayuan calon," ucap Suharti.

Sementara itu, Ema Sumarna menyampaikan, Kota Bandung beroleh kesempatan luar biasa dengan menjadi salah satu kota tujuan Roadshow Bus KPK. "Kesempatan luar biasa beroleh informasi berkenaan dengan antikorupsi. Itu mesti disambut baik dan didukung dengan maksimal," ucap Ema.

Baca Juga: Pemilu 2024 Didominasi Pemilih Milenial, Jumlahnya 68,8 Juta Orang

Pemkot Bandung, ucap dia, terus berkomitmen membangun Kota Bandung sesuai amanah RPJMD. Dalam pelaksanaannya, pimpinan sampai staf pemerintahan senantiasa berupaya mencegah korupsi.

"Apalagi, saat ini serba terbuka dan transparan, masyarakat bisa melihat sejauh mana progres kami (Pemkot Bandung). Mudah-mudahan, dengan sistem yang dibangun, masyarakat lebih mudah beroleh pelayanan," ucap dia.

Ema mengatakan, nilai-nilai usungan KPK selaras dengan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Berakhlak). Dia menambahkan, Berakhlak merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh para ASN.

Tak hanya pada tataran pemerintahan, menurut Ema, nilai-nilai antikorupsi mesti diedukasi sejak dini mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Edukasi itu terus dilakukan Pemkot Bandung.***