FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut harus dikaji ulang.

Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis menyindir Menteri BUMN Erick Thohir manja.

“Penyertaan Modal Negara (PMN) ke @KemenBUMN. Kurang enak apa lagi BUMN? Menterinya manja?,” kata Hasbil dalam cuitannya di Twitter, Sabtu, (1/7/2023).

Dijelaskan, penyertaan modal negara merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan, baik BUMN, BUMS, perusahaan asing, ataupun perusahaan milik lembaga internasional.

”PMN dapat berupa tunai atau hak negara yang dinilai dengan uang. Apakah BUMN yang menerima PMN adalah BUMN yang memiliki sistem manajemen yang baik dan direksi yang taat kepada aturan UU? Silahkan anda menilainya,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pada tahun 2020, BUMN menerima PNM sebesar Rp 31,3 Triliun. Sedangkan pada tahun 2021, BUMN menerima PNM sebesar Rp 71,2 Triliun. Kemudian tahun 2022, BUMN menerima PNM sebesar Rp 38,5 Triliun. Lanjut tahun 2023, BUMN menerima PNM sebesar Rp 41,3 Triliun.

Di sisi lain dia membeberkan dividen BUMN tahun 2022 yang akan disetor ke negara cuman Rp80,2 Triliun.

“Namun tahu kah anda, deviden BUMN tahun 2022 yg akan di setor ke Negara cuma Rp. 80,2 triliun. Apakah deviden ini sebanding dengan PMN yang telah diberikan ke BUMN? Silahkan anda menilainya,” ucap Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat ini.

“Sengaja saya buat dengan bahasa sederhana agar gampang difahami dan thread ini saya buat agar publik mengetahui bahwa untuk bekerja, selain modal perusahaan BUMN itu sendiri, BUMN juga mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah lewat PMN ini,” tandasnya. (selfi/fajar)