AYOBOGOR.COM -- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mencatat, tingkat pengangguran di Kota Bogor mencapai 10,78 persen pada 2022. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bogor ini ternyata merupakan yang tertinggi di Jabar.

Sementara di posisi kedua angka pengangguran tertinggi ada Kota Cimahi dengan TPT 10,77 persen dan di urutan ketiga ada Kabupaten Bogor dengan TPT 10,64 persen.

Meski begitu, sejak 2020, BPS Jabar mencatat, tingkat pengangguran di Kota Bogor cenderung menurun dalam setiap tahunnya.

Baca Juga: Datangi Petugas Damkar Yasmin Bogor, Ibu Ini Minta Bantuan Lepas Cincin yang Kekecilan

Pada 2020, tingkat pengangguran di Kota Bogor menduduki posisi ketiga dengan presentase mencapai 12,68 persen. Saat itu, Kabupaten Bogor menduduki urutan pertama dengan presentase 14,29 persen diikuti oleh Kota Cimahi sebesar 13,30 persen.

Setahun setelahnya, pada 2021, tingkat pengangguran di Kota Bogor turun menjadi 11,79 persen. Namun penurunan itu tak mengubah urutan karena Kota Bogor menduduki urutan ketiga se-Jabar.

Kepala BPS Kota Bogor Dariyanto mengatakan, tingkat pengangguran dilihat dari indikator penduduk yang tidak bekerja, yang dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

"Di tahun 2022 Kota Bogor memang paling tinggi ternyata di angka 10,78 persen. Terus kenapa? Nah kalau kenapanya saya kurang tahu persis karena hanya pengambil kebijakan yang tahu," ungkap Daryanto usai menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor, Selasa, 27 Juni 2023.

Dariyanto menjelaskan, yang menjadi tolak ukur catatan BPS adalah orang yang berusia 15 tahun ke atas namun masih mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan.

"Jadi dilihat dari aktivitasnya berdasarkan usia, selama dia berusia di atas 15 tahun, kemudian aktivitasnya tidak sekolah, tidak mengurus rumah tangga jadi kans untuk dia itu sebagai pengangguran atau enggak," jelasnya.

Baca Juga: Seluruh Gerai Mie Gacoan Bogor Diminta Disegel, Ternyata Ini Penyebabnya

Menurutnya, tingginya tingkat pengangguran terbuka berpotensi pada kenaikan angka kemiskinan di Kota Bogor. Hal itu juga akan berdampak multiplayer terhadap hal lainnya, seperti maraknya tindak kriminal dan lain sebagainya.

"Kalau dalam benak saya setiap orang itu pasti akan survive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya atas tingginya pengangguran, problem sosial akan semakin tinggi kemungkinannya," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor khususnya Wali Kota Bogor Bima Arya tak perlu panik dalam menyikapi tingkat pengangguran ini.

Ia mengajak Pemkot Bogor secara bersama-sama mencari solusi terbaik dalam mengentaskan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor.

"Ini harus kita luruskan jangan tiba-tiba dikoreksi justru malah jadi panik, koreksi ini adalah untuk menghasilkan satu solusi yang terbaik. Saya juga mengingatkan nih kalau ada koreksi, pemimpin itu harus siap," tegasnya.

Selain Covid-19, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, banyak indikator yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bogor.

Baca Juga: Perizinan Belum Lengkap, Mie Gacoan Bogor Diminta Tutup Sementara

Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bogor untuk berakselerasi melakukan penanganan khusus dalam mengejar ketertinggalan.

"Komisi IV akan mengeluarkan rekomendasi. Dan kita akan susun dulu konsep dan rekomendasinya untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor," ujarnya.