PIKIRAN RAKYAT – Kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat belum kunjung selesai hingga saat ini. Dugaan aliran sesat yang ada di pondok pesantren itu meresahkan masyarakat, terutama umat Islam.

Tak pelak kehadiran pemerintah Jawa Barat dan negara dipertanyakan terkait adanya ajaran yang dinilai sesat di Ponpes Al Zaytun tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka-bukaan jika pondok pesantren tersebut mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk dari Kementerian Agama (Kemenag).

Ridwan Kamil menyebut Kemenag mengucurkan dana sampai miliaran untuk Ponpes Al Zaytun tersebut. Oleh karena itu, Ridwan Kamil mengaku tak memiliki kewenangan membubarkan pondok pesantren tersebut, meski sudah banyak bukti pelanggaran terjadi.

"Pembubaran hanya dilakukan oleh Kemenag yang memberikan izin. Izinnya ada di Kemenag karena sifatnya pesantren diniyah, aliyah dan seterusnya,” kata Ridwan Kamil.

Baca Juga: Syarat Naik Kereta Cepat Jakarta Bandung Gratis, Ridwan Kamil: War Tiket Aja

Penjelasan Kemenag soal aliran dana

Pernyataan dari Ridwan Kamil itu juga membuat geram Kemenag. Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie membantah tuduhan Gubernur Jabar yang menyebut pihaknya selalu memberikan bantuan dalam jumlah yang besar.

“Kami tidak pernah memberikan dana bantuan ke Al Zaytun,” ujar Anna.

Sementara itu, uang yang dimaksud merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bukan bantuan khusus. Ponpes Al Zaytun dikenal mengelola madrasah mulai dari jenjang Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA).

“Sesuai regulasi, para siswa ini berhak mendapat BOS. Ini berlaku untuk seluruh siswa yang belajar di madrasah dan memenuhi persyaratan. Sehingga menjadi kewajiban kami, pemerintah, memenuhi hak-hak belajar mereka melalui BOS,” katanya manambahkan.

Baca Juga: Terkendala Suplai, Dominasi Penjualan Matik Bongsor Yamaha Turun di Palembang

Anna pun menyentil sikap Ridwan Kamil yang terkesan menyalahkan Kemenag yang berniat membantu siswa dengan mengucurkan dana BOS. Dia berharap orang nomor satu di Jawa Barat itu berbicara sesuai data.

“Kami mengimbau bagi para pejabat publik kalau bicara harus berbasis data. Kalau dana BOS itu hak siswa, semua sama. Siswa di negeri ini semua meminta dana BOS. Jadi jangan kemudian Pak Ridwan Kamil mengatakan Kemenag memberikan bantuan miliaran ke Al Zaytun, padahal itu dana BOS. Sudah salah kaprah itu,” kata Anna menegaskan.

Tim Investigasi dibentuk Gubernur Jawa Barat

Atas adanya aduan dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun, Ridwan Kamil lagsung membentuk tim investigasi. Adapun tim investigasi tersebut terdiri dari unsur birokrasi Pemprov Jabar, MUI, aparat penegak hukum, dan unsur pendidikan.

Ridwan Kamil yang merasa harus adil hingga membentuk tim investigasi, mendesak pihak pondok pesantren untuk kooperatif. Gubernur Jawa Barat ini menyebut harus menyelamatkan 5.000an siswa yang terindikasi dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum.

Kemenag pun baru bisa memutuskan apa yang akan dilakukan untuk Al Zaytun setelah mendapat informasi dan dilakukan kajian secara menyeluruh.***