AYOBOGOR - DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV meminta Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk segera mengeluarkan surat edaran terkait larangan kegiatan wisuda TK sampai SMA. Permintaan ini didorong oleh banyaknya aduan dari orang tua siswa yang merasa keberatan dan terbebani dengan adanya kegiatan wisuda tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani, mengatakan, berdasarkan hasil rapat, Komisi IV dengan tegas meminta agar Disdik Kota Bogor segera mengeluarkan surat edaran untuk melarang kegiatan wisuda TK sampai SMA.

"Kita mengimbau, meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan larangan terhadap acara wisuda yang substansi dan urgensinya tidak terlalu diperlukan. Itu yang kita minta dari Komisi IV, hasil rapat dengan Dinas Pendidikan," ucap perempuan yang akrab disapa DPS, Selasa, 20 Juni 2023.

Ia menjelaskan temuan yang didapatkan oleh Komisi IV di lapangan, yakni terdapat seorang siswa yang ijazahnya ditahan oleh sekolah lantaran tidak bisa membayar kegiatan wisuda. Orang tua siswa tersebut kemudian mengajukan diri sebagai penerima bantuan program tebus ijazah bagi warga tidak mampu yang diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor.

DPS mengaku menyayangkan hal tersebut lantaran anggaran yang seharusnya digunakan untuk warga tidak mampu, justru digunakan untuk membayar kegiatan yang tidak wajib dalam proses belajar mengajar dan tidak masuk dalam kalender akademik.

"Itu katanya seperti itu, kenapa kami melarang, karena biaya acara wisuda secara seremoni itu memungut biaya yang tidak sedikit. Dibilang sukarela tapi ada nominal, dan itu memberatkan ujung-ujungnya adalah ijazah," katanya,

Ia mengatakan, Komisi IV DPRD Kota Bogor akan segera memanggil komite sekolah sekaligus kepala sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Bogor untuk membahas soal kegiatan wisuda TK sampai SMA.

"Setelah ini kita akan memanggil komite, dewan pendidikan, dinas pendidikan, dan kepala sekolah SD dan SMP," ungkapnya.