AKURAT.CO Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat bahwa penanganan pasien Covid-19 tidak lagi gratis atau ditanggung pemerintah apabila sudah terjadi perubahan status dari pandemi menjadi endemi.

Dia menyebut, dalam satu hingga dua pekan ke depan pemerintah akan menyatakan status endemi untuk Covid-19.

"Ini hati-hati, kalau sudah masuk endemi kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, sakit Covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," jelas Presiden saat menghadiri peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Kota Bogor, Minggu (18/6/2023).

baca juga:

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan terberat yang ia hadapi selama masa pemerintahannya.

Sebelumnya, Presiden menyatakan telah memutuskan Indonesia segera memasuki status endemi Covid-19 atas pertimbangan jumlah kasus harian dan kasus aktif Covid-19 yang melandai serta luasnya cakupan vaksinasi Covid-19.

"Sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan, (ini) baru dimatangkan, dalam seminggu, dua minggu," katanya usai membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa pemerintah sepakat dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mencabut status darurat Covid-19 pada 5 Mei 2023.

Oleh karena itu, dia menyebut pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi Covid-19 di Indonesia.

Dengan berakhirnya masa transisi dari pandemi ke endemi, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 akan dibubarkan.

Vaksin Covid-19 juga akan diberikan pemerintah dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa.

Muhadjir menambahkan, vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).