AKURAT.CO Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi sistem pemilu tidak memadamkan semangat PDIP.

Partai banteng moncong putih tetap mengupayakan perubahan sistem pemilu yang dianggap liberal dan kapitalis.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memastikan partainya menghormati dan menerima putusan MK. Sekalipun begitu, PDIP bakal melakukan kajian mendalam secara menyeluruh untuk menemukan formulasi sistem pemilu yang sesuai prinsip Pancasila.

baca juga:

"Kami ingin demokrasi yang bukan hanya bicara politik," katanya dalam konferensi pers daring, Kamis (15/6/2023).

MK menolak seluruh permohonan enam orang pemohon terkait uji materi Undang-Undang Pemilu. PDIP menjadi satu-satunya partai parlemen yang mendukung uji materi kendati dalam prosesnya mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Langkah PDIP menjadi tidak populer lantaran delapan fraksi di parlemen menolak sistem coblos partai atau proporsional tertutup. Walau demikian PDIP menegaskan menaati putusan MK yang dibacakan oleh delapan hakim konstitusi dalam sidang terbuka pada pagi tadi.

Keputusan MK, lanjut politisi asal Yogyakarta itu, tidak mengubah karakter PDIP yang mengedepankan kaderisasi untuk bakal calon legislatif, bukan hanya bermodal popularitas. Putusan MK juga tidak mematahkan upaya PDIP memenangi Pemilu 2024 yang digelar serentak.

Hasto melanjutkan, PDIP selaku partai kader dengan ideologi Pancasila 1 Juni mendukung pelaksanaan pemilu dengan sistem yang lebih tepat untuk bangsa ini. Dengan begitu, PDIP bakal merumuskan agenda ke depan mencakup perubahan UU Pemilu maupun UU Parpol dengan semangat gotong royong.

"Kami taat asas, taat hukum dan dalam dua pemilihan umum terakhir juga menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka," ujarnya.