JAKARTA - Sebanyak 18 pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi meminta perbaikan kinerja organisasi. Hal tersebut penting untuk menyelamatkan marwah dan martabat organisasi besar PGRI.

"Kami ingin mengembalikan marwah PGRI secara komprehensif karena PGRI saat ini sedang tidak baik-baik saja," ujar Wakil Ketua PGRI Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Kadir, dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (14/6).

Dia mengatakan, beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu implementasi konstitusi PGRI, tata kelola keuangan dan aset, serta kepemimpinan. Pihaknya memiliki bukti-bukti yang menunjukkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Baca Juga :

Perkuat Integritas, PGRI Tegaskan Jaga Netralitas Hadapi Pemilu 2024

"Kami punya banyak bukti. Fakta-fakta yang lebih terperinci dan terurai dapat dilihat pada lampiran," jelasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut 18 pengurus menandatangani Surat Mosi Tidak Percaya kepada Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Adapun mereka yaitu Teguh Sumarno (Jawa Timur), Adi Dasmin (DKI Jakarta), Sudarto (Yogyakarta), Yusuf (NTB), Simon Petrus Manu (NTT), Toni Muhtadi (Banten), Lukman (Jambi).

Muh. Syafi'i (Riau), Farida (Kepulauan Riau), A. Rahman Siregar (Sumatera Utara), Ilyas Efendi (Lampung), Anwar Sanusi (Kalimantan Timur), Muhamad Amin (Maluku Utara), Frans Lukanus L. (Papua Selatan), Nanang Jahyari (Kalimantan Utara), Haruna Rasyid (Sulawesi Barat), M. Arif (Papua Barat Daya), Bariun (Kota Baubau).

Abdul mengungkapkan, dalam mosi tersebut pihaknya meminta Ketua Umum PB PGRI mundur. Jika tidak terpenuhi, pihaknya akan terus mengupayakan hal tersebut melalui jalur-jalur yang diatur organisasi.

"Setelah mosi tidak percaya disampaikan, kami siap menjalankan mekanisme organisasi. Kami ingin menyelamatkan marwah organisasi. Ada forum lain, rapat pimpinan nasional yang sesuai dengan perjenjangannya," tandasnya.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Muhamad Ma'rup