JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti permintaan masyarakat Baduy untuk memblokir sinyal internet di wilayahnya.

Berbasis di provinsi Banten, Baduy dikenal sebagai masyarakat yang terpencil, sederhana, dan tekun dalam menjunjung tinggi cara hidup tradisional mereka.

"Kami sudah koordinasikan dan sedang menindaklanjuti permintaan yang disampaikan oleh sesepuh masyarakat," kata Uno dalam konferensi pers Weekly Brief with Sandi Uno yang diikuti secara daring, Senin (12/6).

Menteri juga meminta masyarakat untuk menghormati dan menanggapi dengan bijak permintaan masyarakat Baduy yang mungkin terdengar aneh di era internet saat ini.

Baca Juga :

Menteri Basuki Ungkap Pembangunan Bendungan Karian Sudah 90,22 Persen

Desa wisata Baduy yang dikembangkan kementerian ini berada di wilayah Baduy Luar yang adat istiadatnya tidak terlalu ketat dibandingkan dengan di wilayah inti yang dikenal sebagai Baduy Dalam, jelasnya.

Uno menjelaskan, permintaan pemblokiran akses internet yang disampaikan para tetua Baduy hanya akan berdampak pada wilayah Baduy Dalam.

"Perlu kita pahami perbedaannya karena desa wisata yang kita kembangkan berada di luar kawasan Baduy inti . Desa wisata Baduy Saba itulah yang kita kembangkan saat ini. Konektivitas internet masih sulit, namun belum ada permintaan khusus (untuk memblokir internet di sana)," kata menteri.

Sebelumnya, sesepuh Baduy mengirimkan surat tertanggal 1 Juni 2023 kepada Bupati Lebak Banten, meminta kewenangan pemblokiran akses internet di wilayahnya.

"Kami berharap pemukiman Baduy bebas dari sinyal internet," kata Jaro Saija, sesepuh Badui sekaligus kepala desa Kanekes.

Ia mengatakan meskipun memahami manfaat internet, namun kemudahan akses internet dapat berdampak negatif bagi masyarakat Baduy.

Baca Juga :

Antisipasi Bencana, BPBD Lebak Gandeng PVMBG Teliti Pergerakan Tanah di Cigoong Utara

"Permintaan kami untuk memblokir sinyal internet adalah untuk memastikan kehidupan masyarakat Baduy tidak dikorupsi oleh konten negatif yang tidak memiliki nilai pendidikan dan bertentangan dengan adat kami," tambah Saija.

Redaktur : Lili Lestari

Penulis : Antara