AKURAT.CO  Menjelang putusan judicial review sistem pemilu, Ketua Bidang Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Atang Irawan mengingatkan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi agar berpikir jernih dalam mengambil keputusan.

Menurut Atang, sistem proporsional tertutup sesungguhnya meletakan rakyat sebagai objek dari kontestasi politik, sehingga menggerus daulat rakyat dan kembali menjadi daulat tuan.

"Padahal konstitusi kita sudah lebih maju meletakan kedaulatan rakyat tidak hanya sebagai norma konstitusional tetapi moralitas konstitusional," kata Atang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/6/2023).

baca juga:

Jika saat ini kedaulatan rakyat diserahkan kepada partai politik melalui sistem proporsional tertutup, kata dia, maka ini adalah langkah mundur dalam perjalanan sejarah pertumbuhan demokrasi di republik ini.

"Rakyat tidak lagi menitipkan kedaulatannya pada institusi tertentu, seperti sebelum amandemen diserahkan kepada MPR," ujarnya.

Atang menegaskan proporsional tertutup juga berdampak pada tergerusnya keterwakilan perempuan yang saat ini semakin menunjukan peningkatan yaitu sebanyak 120 perempuan terpilih untuk duduk di Senayan. Jumlah itu setara dengan 20,87 persen dari total anggota DPR yang sebanyak 575 orang.

Selain itu proporsional tertutup juga melemahkan kebebasan ekpresi rakyat dalam menentukan wakilnya, dimana wakil lebih erat kaitannya dengan parpol, sedangkan rakyat hanya dijadikan sebagai objek legitimasi dalam kontestasi politik.

"Ini sebuah degradasi terhadap kedaulatan rakyat, karena menutup hak rakyat untuk berekspresi bahkan melemahkan kedudukan rakyat dalam kebebasan menentukan pilihanya," tandasnya.[]