AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mempercepat pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Progres pengerjaan untuk rumah tapak jabatan Menteri di IKN sudah mencapai sekitar 10 persen lebih tinggi dibanding perencanaan target yaitu delapan persen," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, melalui keterangan resmi, Jumat (2/6/2023).

Dia menjelaskan, setidaknya sekitar 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dengan luas 10,6 hektare dan 105 dengan luas 9,1 hektare Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

baca juga:

Selain pengerjaan fisik pembangunan rumah tapak saat ini juga sudah dilakukan persemaian tumbuhan-tumbuhan yang nantinya akan ditanam di area komplek Rumah Tapak Jabatan Menteri seperti anggrek hitam, pohon ketapang, pohon jambu dan lain-lain di area pembibitan yang ada sudah disiapkan di KIPP IKN.

Kementerian PUPR menunjuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sedangkan paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur.

Kementerian PUPR telah menyiapkan desain rumah dalam dua tipe yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

"Rumah Tapak Jabatan Menteri ini nantinya akan dibangun dua lantai. Di lantai pertama akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga dan juga kamar tidur tamu. Sedangkan di lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama dan juga kamar tidur anak," jelas Iwan.

Kementerian PUPR akan terus mengawal proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas dengan target selesai pada Juni 2024.