AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih kesulitan melihat dokumen bakal caleg setelah ditutupnya masa pendaftaran oleh KPU pada Senin (15/5/2023).

Padahal, Bawaslu memiliki kewenangan mutlak sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Tetapi hal itu terbantahkan lantaran KPU yang seharusnya diawasi kinerjanya malah tak kunjung memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Bawaslu ini sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu seharusnya dibuka akses Silon yang seluas-luasnya. Namun, sampai hari ini belum bisa," kata Tenaga Ahli Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Abdullah, dalam diskusi bertajuk Pendaftaran Caleg Legislatif 2024: Sudahkah Demokratis? di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (22/5/2023).

baca juga:

Menurut dia, dengan tidak diberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu justru mengindikasikan KPU tidak bekerja secara transparan dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024 sampai dengan verifikasi administrasi daftar bacaleg.

"Untuk hari ini itu belum transparan. Bukan tidak transparan tapi belum transparan," kata Abdullah.

Dia mengaku belum mengetahui sedikit pun terkait data pribadi dari keseluruhan bacaleg yang diunggah ke dalam Silon milik KPU.

"Karena Bawaslu belum bisa mencermati secara penuh, secara utuh sejumlah dokumen-dokumen penting sebagai syarat, baik calon anggota DPD maupun anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota," jelas Abdullah.