AKURAT.CO  Proyek Pemasangan Pipa Jaringan Gas (Jargas) milik PT Pertamina yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) ternyata memberikan dampak kerusakan di Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pembangunan Jargas di Kota Beriman terlihat sangat masif sejak pegumuman pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Proyek strategis yang berlangsung untuk menghubungkan jargas menuju Kilang Pertamina Balikpapan itu salah satunya.

Sayang proyek strategis ini dihentikan sementara oleh Pemkot Balikpapan lantaran merusak badan jalan provinsi yang berada di Kota Beriman. Termasuk pula di permukiman sekitar.Tak ayal keberadaan proyek ini pun menuai respons dari Fadlianoor, Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan.

baca juga:

"Kita bisa lihat, masyarakat di Balikpapan Utara itu sebenarnya sudah termasuk sabar. Tetapi, semua kesabaran pasti ada batasannya," ujar Fadlianoor ketika ditemui baru-baru ini.

Kontraktor pelaksana perlu memperhatikan dampak tersebut dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan proyek yang tengah dikerjakannya.

"Artinya, di situ kan ada rumah warga, lumpur ketika melakukan pengeboran (penggalian) ini dibuang di drainase warga. Sehingga, ada sedimentasi dan menyebabkan kebuntuan," jelasnya.

"Itu kan akibatnya juga bisa jadi banjir juga. Jadi, tolong hal ini dapat diperhatikan," tambahnya tegas.

Selain itu, menurut Fadlianoor, Pemerintah Kota Balikpapan juga harus aktif mengawasi penyelesaian proyek ini. Meskipun, pelaksanaan proyek untuk sementara dihentikan. Apalagi, ia menyebut, Pemkot dan DPRD Balikpapan tidak dilibatkan dalam pembahasan terkait proyek ini.

Ia pun mengapresiasi langkah Pemkot Balikpapan yang telah bertindak tegas. Sehingga, kontraktor juga dapat berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan jalan.Perbaikan jalan ini juga dinilainya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada standar kualitas dari kondisi jalan yang sebagiannya telah rusak tersebut.

"Walaupun memang ini jalan provinsi, tetapi warga Kota Balikpapan kan juga menggunakan dan menikmati fasilitas jalan ini," tuturnya.

“Kalau kontraktor tidak dapat memenuhi standar, ya serahkan saja ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan. Kontraktor membayar ke PU, sehingga kualitasnya bisa bagus dan jangka waktu pakai yang lama,” sambung Fdlianoor.

Sementara itu, Ia berharap proyek ini dapat terselesaikan dengan cepat dan kontraktor dapat mengembalikan kondisi jalan seperti semula. Dalam hal pengawasan di lapangan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga perlu melibatkan Pemkot Balikpapan. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan proyek nasional ini juga harus dijalankan dengan jelas agar berjalan lebih efektif.

"SOP-nya harus jelas, karena kita lihat kondisi jalan sudah mengalami keretakan di sejumlah titik. Bahkan, sempat terjadi kebocoran pipa PDAM karena penggalian," pungkasnya.

Diketahui pembangunan jargas di Balikpapan telah terpasang di enam kelurahan dan mencapai 16.632 sambungan rumah tangga.