AKURAT.CO Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut kinerja DPR RI tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat sebagai wakil rakyat. Demikian disampaikan peneliti Formappi Albert Purwa dalam konferensi pers bertajuk "Kerja DPR Kian Lesu Di Tahun Politik" di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (11/5/2023). "Pelaksanaan fungsi legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan, maupun kerja kelembagaan, bisa dikatakan keberpihakannya tidak sepenuhnya kepada rakyat," ujarnya. baca juga: Albert menyebutkan salah satu contoh kinerja DPR tidak berpihak kepada rakyat adalah pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas-jelas dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini membuktikan bahwa DPR melawan kehendak rakyat, yang banyak menolak agar Perppu Ciptaker ini ditolak, selain itu regulasi ini dinilai inkonstitusional oleh MK, tapi DPR dengan beraninya mengesahkan," kata Albert. Selain itu, lanjut Albert, dari segi pengawasan anggaran negara DPR dianggap tidak optimal mengawasi uang negara. Padahal, sepanjang tahun 2022-2023 banyak anggaran yang diduga disalahgunakan oleh lembaga pemerintah. Salah satunya temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang melaporkan kepada Komisi VII DPR bahwa adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara oleh BRIN. "Tapi tidak ada satupun Komisi di DPR yang menindaklanjuti temuan BPK ini, pengawasan Komisi VII kepada BRIN hanya pura-pura galak," ujarnya.[]