AYOBOGOR.COM -- Akses menuju Jembatan Otista, Kota Bogor, resmi ditutup mulai Senin, 1 Mei 2023. Warga pun diminta menyesuaikan diri dengan rekayasa lalu lintas tersebut.

Penutupan Jembatan Otista dilakukan pada malam tadi. Ditandai dengan pengaktifan lampu lalu lintas di simpang Tugu Kujang.

Dengan begitu rekayasa lalu lintas pun diterapkan. Di mana kendaraan dari arah Terminal Baranangsiang yang biasanya masuk ke Jalan Otista, kini harus lurus menuju Jalan Pajajaran arah Jambu Dua.

Penutupan Jembatan Otista akan dilakukan paling tidak sampai proses pembangunan rampung pada Desember 2023. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, jalan dan Jembatan Otista tertutup bagi pengguna kendaraan dan pejalan kaki.

Maka itu, warga yang biasa berolahraga di jalan sistem satu arah atau SSA, dalam beberapa bulan ke depan tidak bisa melewati jalur pedestrian di Jembatan Otista.

“Karena tidak memungkinkan SSA dilewati pejalan kaki dan pelari, jadi selama tujuh bulan ini ‘puasa lari’ di SSA dulu dan bisa dialihkan ke tempat lain,” kata Bima Arya.

Bima Arya meminta masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan penutupan Jembatan Otista ini. Termasuk masyarakat luar yang hendak berkunjung ke Kota Bogor.

“Semua berjalan seperti biasa, tapi ada penyesuaian-penyesuaian apabila warga mau ke Kebun Raya, ke Suryakencana, dan lain-lain. Tapi, kita pastikan fasilitas darurat tetap diutamakan, akses ke PMI dan juga bagi warga yang berdagang di sini akan kita akomodasi agar tidak terdampak,” ujar Bima Arya.

Adapun akses ke Kebun Raya, Bima Arya mengatakan, telah dikoordinasikan dengan pihak Kebun Raya Bogor, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Termasuk soal lokasi parkir bus maupun kendaraan pengunjung Kebun Raya Bogor.

Bima Arya mengatakan, selama satu pekan ke depan ada ratusan petugas dari berbagai instansi yang disiagakan untuk memantau rekayasa lalu lintas setelah penutupan Jembatan Otista. Nantinya pantauan dari petugas akan menjadi bahan evaluasi.

Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda membuka pintu untuk masukan dari warga terkait rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Apabila diperlukan perbaikan atau penyesuaian, maka akan dievaluasi.