PIKIRAN RAKYAT – Kritikan yang dilontarkan pemuda asal Lampung, Bima Yudho alias Awbimax kini sudah sampai ke telinga Menkopolhukam Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD menyayangkan jika memang ada intimidasi dan intervensi dari aparat penegak  hukum (APH) dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Bima Yudho mengatakan bahwa orangtuanya dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Namun pihak yang hadir adalah Wakil Bupati Lampung Timur, yang juga langsung dihubungi oleh Gubernur Lampung.

Bima Yudho mengungkapkan bahwa sang ayah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimarahi oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Sang gubernur menyebut ayah Bima tak bisa mendidik anak dengan baik.

Tak sampai di situ, selain mendapat intervensi dari pejabat pemerintah, orangtua Bima disebut juga mendapat tekanan dari aparat penegak hukum (APH). Anggota polisi di wilayah disebut menghampiri kantor sang ibu untuk melakukan profiling.

Baca Juga: Mahfud MD Bantah Tudingan Sengaja Serang Sri Mulyani Usai Bongkar Transaksi Mencurigakan Rp349 T

Pemilik akun TikTok Awbimax Reborn itu sampai ditanya soal data pribadi hingga rekening pribadinya. Pihak APH disebut ingin memastikan uang dan aliran dana yang dipakai bima untuk bisa kuliah dan tinggal di Australia bukan dari pemerintah, dan uang haram.

Mendengar tindakan APH terhadap keluarga Bima, Mahfud MD sangat menyayangkannya. Menkopolhukam juga menilai pemimpin harus menerima kritikan dari masyarakat yang sifatnya membangun.

“Banyak Bupati dan Gubernur sekarang itu terbuka. Kalau menemukan orang kayak Bima, malah dicari, ditanya sebenarnya apa, saya minta buktinya, dan bantu saya,” kata Mahfud MD dalam acara bincang-bincang di kanal YouTube R66 Newlitics yang diunggah Sabtu, 15 April 2023.

Menurut Mahfud, tak semua bupati atau wali kota di Indonesia seperti Bupati Lampung Timur tersebut. Masih banyak pemimpin yang sangat akomidatif dan mau mendengar rakyatnya.

Baca Juga: POPULER HARI INI: Tangis Awbimax Orangtuanya Didatangi Polisi hingga Wacana Mahfud MD Jadi Cawapres

Sementara itu, Mahfud MD juga akan menelusuri kasus terkait Bima vs Pemerintah Lampung ini. Jika memang ditemukan adanya intervensi dan tekanan dari APH, Mahfud MD akan langsung turun tangan.

“Bupati dan Wali Kota di Indonesia jumlahnya 524, Anda mungkin menemukan 1 bupati Lampung. Tapi yang lain akomodatif. Saya akan komunikasi, kalau ada APH ikut menekan saya tidak boleh diam,” kata Mahfud.

Efek dari kritikan Bima ini justru memantik masyarakat Lampung untuk berbondong-bondong mengungkap banyaknya infrastruktur yang tak layak. Di media sosial, banyak ditemui video yang memperlihatkan warga melewati jalan berlubang yang ada di Lampung.

Dukungan masyarakat kepada Bima masih terus mengalir hingga saat ini. Publik mengutuk bila ada intervensi dan tekanan dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.***