PIKIRAN RAKYAT – Pemilik akun TikTok Awbimax Reborn, Bima Yudho dilaporkan oleh advokat Lampung Gindha Ansori usai mengkritik infrastruktur di Lampung yang tak layak. Gindha menilai Bima telah menyebar hoaks dan menebar rasa kebencian berdasarkan SARA.

Bima Yudho dilaporkan Gindha Ansori dengan tudingan pelanggaran UU ITE. Hal itu pun langsung mendapat kritik dari masyarakat.

Pasalnya, banyak masyarakat terutama warga Lampung yang setuju dengan pernyataan Bima Yudho. Bahkan setelah bima buka suara, tak sedikit yang ikut memperlihatkan infrastruktur yang tak memadai, dan jalanan yang rusak.

Usai dilaporkan dan dibungkam oleh advokat Lampung itu, Awbimax langsung meminta perlindungan ke pemerintah Australia. Pemuda asal Lampung itu kemudian mendapat Protection Visa 866, dia bahkan bisa tinggal permanen di Australia.

Baca Juga: Mahfud MD Bakal Turun Tangan Jika Keluarga Bima ‘Awbimax’ Dapat Tekanan: Saya Tidak Boleh Diam

Tak berselang lama, Bima menyebut bahwa keluarganya juga mendapat tekanan dan intervensi dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum (APH). Hal itu membuat Bima sempat syok dan merasa kasihan pada kedua orangtuanya.

Tindakan dari pemerintah dan penegak hukum tersebut dinilai sebagai bentuk lemahnya demokrasi di Indonesia. Publik merasa masyarakat tidak punya kewenangan untuk menyampaikan keluhan mereka.

Pemikiran tersebut langsung dibantah oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, Bima justru punya hak untuk menyuarakan pendapatnya.

Bahkan menurut Mahfud MD, Bupati tak punya hak mengintervensi kritikan dari Bima tersebut. Sebaliknya, seharusnya Bupati dirasa memiliki kewajiban moral untuk merealisasikan kritik dari masyarakat.

Baca Juga: Anggota DPR RI Soal Laporan Terkait Awbimax: Polda Lampung Tak Usah Menindaklanjuti, Buang-buang Energi

“Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu kritik bukan laporan aparat penegak hukum,” kata Mahfud MD.

“Tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin, dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung, kalau dikritik gak terima,” katanya, dalam acara bincang-bincang di kanal YouTube R66 Newlitics yang diunggah pada Sabtu, 15 April 2023.

Menurut Mahfud MD, tindakan yang dilakukan Bupati dan Gubernur Lampung yang anti kritik, tak mewakili pemimpin daerah lainnya. Mahfud menilai masih banyak Bupati dan Gubernur yang mendengar masukan masyarakat.

Baca Juga: Wagub Lampung Minta Orangtua Awbimax Dilindungi: Hanya Soal Hal Sepele

“Banyak Bupati dan Gubernur sekarang itu terbuka. Kalau menemukan orang kayak Bima, malah dicari, ditanya sebenarnya apa, saya minta buktinya, dan bantu saya,” tutur Mahfud.

“Bupati dan Wali Kota di Indonesia jumlahnya 524, Anda mungkin menemukan 1 bupati Lampung. Tapi yang lain akomodatif,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Mahfud sangat menyayangkan apabila memang benar ada intervensi kepada keluarga Bima yang ada di Lampung. Dia bahkan siap turun tangan jika menemukan intervensi dari APH maupun pemimpin daerah.***