PIKIRAN RAKYAT - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik. Dalam survei yang dirilis pada 9 April itu, terungkap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat.

Survei itu dilakukan pada 31 Maret - 4 April 2023, melibatkan 1.229 responden, margin of error 2,9 persen, dan dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD).

Terdapat sembilan lembaga yang diukur tingkat kepercayaannya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Media Massa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, DPR, dan Partai Politik.

TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat dengan persentase 90, disusul Presiden dengan raihan 84 persen.

Baca Juga: Mahfud MD vs DPR, Suvei LSI: Kepercayaan Masyarakat untuk DPR di Rapat Dengar Pendapat 29 Maret Sangat Tipis

Sementara itu, partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat dengan raihan 50 persen. Di atasnya ada DPR yang hanya mendapatkan kepercayaan 52 persen dari responden.

Berikut peringkat lembaga dari yang paling dipercaya masyarakat hingga yang paling tidak dipercaya berdasarkan survei LSI.

TNI: 90 persen Presiden: 84 persen Kejaksaan Agung: 69 persen Pengadilan: 68 persen Media Massa: 66 persen KPK: 64 persen Kepolisian: 63 persen DPR: 52 persen Partai Politik: 50 persen

LSI mengungkapkan, jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya, hampir seluruh lembaga negara mengalami tren penurunan kepercayaan.

“Secara umum kepercayaan terhadap Lembaga mengalami penurunan, kecuali kepolisian, pengadilan, dan Kejaksaan Agung,” kata LSI dalam pernyataan resminya.

Baca Juga: ICW: di AKD DPR, Kader PDIP dan Golkar Terbanyak Tak Laporkan Harta Kekayaan

Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan partai politik secara umum selalu berada di bawah lembaga-lembaga negara lainnya dengan titik paling rendah terjadi pada Mei 2022 yakni DPR hanya meraih 48 persen kepercayaan dan partai politik hanya meraih 42 persen kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, kepercayaan terhadap penegakan hukum cenderung tidak berubah selama periode tersebut.

“Khususnya dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan cenderung stagnan, sementara tingkat kepercayaan pada KPK dan Polri cenderung menurun,” sebut LSI.***