AKURAT.CO, Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun Trisambodo kembali mencuri perhatian publik. Dalam kasus ini, Rafael diduga melakukan tindak pencucian uang dengan membeli beberapa aset atas nama orang lain. Kasus ini memancing pertanyaan, bagaimana sebenarnya peran perbankan dalam kasus pencucian uang?

Menurut parktisi perbankan, Abiwodo, mengatakan bahwa peran perbankan sangat vital dalam mencegah dan memberantas TPPU yakni untuk memastikan bahwa dana hasil tindak pidana asal (predicate crime) tidak disimpan baik secara langsung maupun tidak langsung di bank.

Itu sebabnya bank harus bersikap sangat cermat dan berhati-hati dalam mengontrol aktivitas transaksi yang mencurigakan.

baca juga:

Undang-undang (UU) No.8 Tahun 2010 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan memuat kewajiban bank untuk mewaspadai transaksi keuangan mencurigakan. Dalam ikhtisar tersebut, regulator memberikan peran penting kepada auditor internal bank.

Peran satuan kerja audit intern diharapkan dapat memeriksa setiap transaksi keuangan yang tidak jelas dan transaksi yang nilai nominalnya diragukan.

“Hal penting yang juga menjadi bagian dari pengawasan adalah memastikan bahwa nasabah bank benar-benar ada, terpercaya dan tidak terkait dalam TPPU. Satuan kerja audit intern harus melaporkan ke pihak berwenang jika terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan atau dilakukan oleh orang yang tidak jelas latar belakangnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya TPPU”, ujar Abiwodo

Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa selain kasus gratifikasi, ia juga terlibat kasus TPPU selama 12 tahun terakhir.

KPK menemukan adanya aliran dana janggal ke rekening Rafael untuk membeli aset. Alhasil, KPK meminta informasi transaksi perbankan Rafael kepada beberapa pihak untuk memperkuat tuduhan pencucian uang yang terjadi.

Kasus ini menunjukkan bahwa peran perbankan dalam mencegah dan memerangi kasus TPPU sangatlah penting.

Perbankan berperan dalam menentukan apakah dana yang mengalir melalui rekening nasabah diperoleh secara sah atau tidak. Untuk itu, perbankan perlu mengambil langkah preventif dan mengawasi transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, para pelaku TPPU tidak akan mudah melewati mekanisme sistem perbankan yang ketat.

Dampak TPPU terhadap Negara dan Masyarakat

TPPU atau sering disebut sebagai money laundering, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kejahatan awal atau tindak pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, bahkan human trafficking.

Tentunya, TPPU memberikan dampak yang sangat merugikan pemerintah dan masyarakat, terutama kerugian finansial dan keamanan.

“Meningkatnya TPPU, berarti semakin banyak pula predicate crime yang terjadi. Pelaku TPPU biasanya menyembunyikan dan menyimpan hasil kejahatannya di luar negeri atau di tempat yang sulit diakses pihak berwenang. Hal ini menyebabkan hilangnya aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutur Abiwodo dalam keterangannya.

Kehadiran TPPU dapat merusak perekonomian negara karena uang hasil kejahatan tersebut tidak diinvestasikan secara produktif dalam perekonomian. Hal ini mengakibatkan penurunan investasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Pencucian uang seringkali dilakukan oleh organisasi kriminal yang terorganisir dengan baik.

“Hal ini dapat meningkatkan kejahatan terorganisir dan mengancam keamanan negara. Mengapa begitu? Kejahatan TPPU bersifat ganda (double criminality) artinya bisa saja terjadi kejahatan dilakukan di suatu negara, sementara hasil kejahatan ‘dicuci’ di negara lain atau sering disebut sebagai transnational money laundering,” tambahnya.

Bank dapat mengambil langkah pencegahan seperti memverifikasi identitas nasabah dengan cermat, mengawasi dan menganalisa transaksi mencurigakan, serta melatih karyawan demi meningkatkan pemahaman terkait TPPU.

Dampak TPPU Bagi Perbankan

Jika sebuah bank terlibat dalam kegiatan TPPU, hal ini dapat mengancam ketahanan perbankan termasuk memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Sehingga dapat menimbulkan dampak yang merugikan pada industri perbankan secara keseluruhan.

Bank yang terlibat dalam kegiatan TPPU dapat kehilangan reputasi karena terkesan melindungi pihak yang melakukan kejahatan. Tentunya, hal ini dapat mengurangi jumlah nasabah dan investor serta berdampak pada keberlangsungan usaha perbankan.

Bank yang tidak mampu mencegah atau mendeteksi pencucian uang dapat kehilangan kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Hal ini dapat memengaruhi hubungan dengan regulator dan berdampak pada persetujuan izin usaha.

Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas dan lembaga keuangan untuk bekerjasama mencegah dan mendeteksi TPPU.

Masyarakat juga dapat membantu dengan melaporkan aktivitas mencurigakan untuk memutus mata rantai TPPU dan meminimalkan dampaknya.

Diharapkan regulator terus memperbaharui dan menyempurnakan peraturan anti-pencucian uang (APU-PPT) dan memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan yang berpotensi menjadi tempat pencucian uang.

“Kerja sama sinergi antara pihak berwenang, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan dapat mencegah dan meminimalkan dampak kegiatan TPPU, sehingga ketahanan bank dan kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Abiwodo.

Penulis adalah Abiwodo - Praktisi Perbankan