Peserta aksi masuk dan mengambil alih ruang lobby DPRD DIY. Mereka berorasi sambil berdiri di kursi dan meja.(Foto: Atiek Widyastuti H)

Krjogja.com - YOGYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY mengambil alih gedung DPRD DIY, Senin (3/4/2023). Hal itu mereka lakukan, setelah tuntutan untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD DIY tidak terkabul.

Begitu masuk ke ruang lobby, banyak dari mereka yang berdiri di atas kursi hingga meja. Termasuk kursi hingga meja yang biasa digunakan pemimpin rapat tak luput dari aksi mereka. Saat di dalam mereka terus menyuarakan apa yang menjadi tuntutan.

Peserta aksi sempat diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Aksi saling lempar botol air mineral tak terhindarkan. Beruntung tindakan tersebut tidak berlangsung lama. Namun tetap saja, mahasiswa tidak bisa menerima kehadiran Wakil Ketua DPRD tersebut. Mereka tetap menuntut agar Ketua DPRD DIY langsung yang menerima.

Semula aksi berjalan tertib. Dimana, sejumlah peserta aksi secara bergantian menyuarakan aspirasinya. Namun, tiba-tiba ada yang ingin menurunkan bendera merah putih yang ada di halaman depan gedung DPRD DIY dan sudah sampai setengah tiang. Sejumlah aparat keamanan dari kepolisian dari DPRD DIY langsung mendekat dan menjaga tiang bendera selama aksi berlangsung.

"Kami menyambut siapa saja yang ingin menyuarakan aspirasi. Bahkan kami juga mempersilahkan mereka untuk masuk ke ruang lobby, karena memang tempat untuk menerima tamu. Tapi jangan sampai menyinggung simbol negara," kata Huda.

Terkait tuntutan agar Ketua DPRD DIY Nuryadi menemui peserta aksi, Huda mengatakan, jika Nuryadi posisinya sedang di takziyah ke rumah Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto di Ungaran Timur Semarang. “Pak Ketua tengah takziyah. Saya sendiri juga ingin takziyah, hanya saja tidak bisa karena harus menerima peserta aksi,” ujarnya.

Ratusan mahasiswa ini jalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju kantor DPRD DIY sambil membawa sejumlah poster. Seperti "Pendidikan Gratis Gratis Harga Mati', 'Dewan Pengkhianat Rakyat' hingga mengangkat isu soal kekerasan seksual di kampus dengan membawa poster bertuliskan 'Selamat datang di kampus rawan kekerasan seksual'.

Ada empat tuntutan yang mereka suarakan. Mencabut pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, Menolak penundaan Pemilu tahun 2024, melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan gratis di DIY dan menghentikan kapitalisasi dan komersialisasi terhadap pendidikan.(Awh)