AYOBOGOR.COM -- biskita transpakuan di kota bogor akan berbayar dalam waktu dekat ini. Adapun usulan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, tarif untuk biskita transpakuan sebesar Rp 4.000.

Usulan tarif tersebut disebut merupakan hasil kajian ability to pay (ATP) atau kemampuan warga untuk membayar jasa pelayanan, serta willingness to pay (WTP) atau kesediaan masyarakat untuk membayar jasa pelayanan.

Saat ini usulan tarif sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sejak beroperasi pada 2 November 2021 sampai sekarang biskita transpakuan masih bisa diakses secara gratis.

Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Tatan Rustandi mengatakan, tarif Biskita kota bogor akan disesuaikan dengan usulan dari pemkot. Namun tarif yang nanti ditetapkan masih akan memperoleh bantuan atau subsidi.

Ia mengatakan, pihaknya sedang menunggu penetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ihwal tarif biskita transpakuan ini lantaran akan menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Untuk tahap awal, tarif yang akan berlaku bersifat flat. Setelah tarif resmi diberlakukan, akan dievaluasi, serta ditinjau kembali kebijakannya untuk membedakan tarif bagi mahasiswa, pelajar, dan lansia,” kata Tatan dilansir dari Republika.co.id pada Senin, 3 April 2023.

Ia mengatakan, BPTJ bersama Pemkot Bogor, operator, dan pihak terkait mulai menyosialisasikan penetapan tarif biskita transpakuan ini sejak Sabtu, 1 April 2023.
Sosialisasi ini akan dilakukan secara masif melalui media sosial, media cetak dan elektronik, juga focus group discussion (FGD) dengan pengamat transportasi, mahasiswa, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sambil mengakselerasi ketentuan penetapan tarif dari Kementerian Keuangan. Sosialisasi akan dilakukan selama sepekan. Jika tarif telah ditetapkan oleh Kemenkeu sebelum masa sosialisasi selesai, maka tarif akan tetap diberlakukan setelah masa sosialisasi selesai dilakukan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota bogor Eko Prabowo menjelaskan, awalnya diusulkan tarif sebagai biaya operasional kendaraan (BOK) sebesar Rp 5.500. Namun, usulan ini dikembalikan karena harus dilakukan kajian ATP dan WTP.

Berdasarkan hasil kajian ATP dan WTP, Eko mengatakan, tarif yang diusulkan menjadi Rp 4.000. Berdasarkan informasi dari BPTJ, usulan tarif itu sudah disepakati Kemenhub, tapi masih menunggu penetapan dari Kemenkeu.

Sambil menunggu keputusan, Eko mengatakan, Pemkot Bogor harus melakukan tahap sosialisasi secara masif sampai pekan depan. Setelah disetujui, kata dia, tarifnya masih akan sama untuk semua penumpang.

“Setelah dua bulan akan dilakukan evaluasi untuk komparasi tarif untuk beberapa jenis penumpang, seperti pelajar, mahasiswa, difabel, dan lansia,” kata Eko.

Wali kota bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, penetapan tarif ini akan memiliki konsekuensi kepada peningkatan pelayanan biskita transpakuan. Baik itu fasilitas penunjang, seperti tempat pemberhentian bus atau selter, maupun profesionalitas pengemudinya.

“Untuk penambahan koridor, masih kita komunikasikan. Harapan kami tentu tahun ini ada penambahan koridor 3 dan 4. Ini masih dikomunikasikan ke BPTJ,” ujar Bima Arya.