PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengaku pesimistis Menko Polhukam Mahfud MD dapat membongkar tuntas kasus dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Fahri merasa titik paling terang dari kasus ini takkan pernah berhasil disingkap. Sebab dalam dugaannya, kasus tersebut memang sengaja dibiarkan tanpa penyelesaian akhir sebab terlalu banyak petinggi yang terlibat dan saling bersekongkol.

"Kadang-kadang di belakang itu ada yang mulai ngomong, mungkin juga bisa sampai kepada pemimpin tertinggi. Pak, jangan diteruskan pak, ini orang bantu kita," kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu, 1 April 2023.

"Sehingga dibatasilah (pengungkapan masalahnya). Jadi memang ada kultur bersekongkol yang luar biasa di negara kita ini," ucapnya lagi.

Baca Juga: BRIN Buka Kesempatan Magang bagi Mahasiswa dan Siswa SMK, Pendaftaran Dibuka Sepanjang Tahun

Kendati demikian, Fahri tetap memberi dorongan dan dukungan bagi Mahfud MD. Dia mengatakan, isu ini memang ranahnya Menko Polhukam sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Sebenarnya begitu dia (ditugasi) sebagai Ketua Komite (Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU), tahu ini ada masalah, kan sederhana, enggak perlu ributlah," kata dia.

Fahri juga menyoroti priviledge Mahfud yang bisa langsung lapor ke Presiden Joko Widodo jika ditemukan indikasi transaksi ilegal atau pencucian uang di Kemenkeu, untuk kemudian meminta petunjuk langkah hukum yang harus diambil berikutnya.

Baca Juga: Vaksinasi Polio Jabar Dimulai Serentak 3 April, Dinkes Targetkan 3,9 Juta Balita dalam 2 Tahap

Sejauh ini, penhgembangan kasus dugaan transaksi janggal di Kemenkeu Rp349 triliun ini diungkap dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023.

Menko Polhukam menguraikan pada anggota dewan, terdapat 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam dugaan TPPU dengan nilai Rp349 triliun itu. "Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata dia.

Masih di forum yang sama, Mahfud mengungkapkan 491 entitas ASN tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA). Pertama, ada kategori transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp35.548.999.231.280 dengan keterlibatan 461 entitas ASN.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina dan Shell 1 April 2023: Ada yang Turun Harga, Berikut Daftarnya

Kategori kedua, transaksi keuangan mencurigakan diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lainnya, senilai Rp53.821.874.839.402. Pada kategori ini 30 entitas ASN Kemenkeu terlibat.

Ketiga sekaligus kategori terakhir, transaksi keuangan jangal terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut.

Untuk kategori tersebut, total transaksi janggan mencapai angka Rp260.503.313.306 tanpa melibatkan entitas ASN Kemenkeu. ***