AKURAT.CO Bawaslu mulai waswas Pemilu 2024 yang digelar serentak bakal diwarnai politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Atas dasar ini Bawaslu menggandeng tokoh dan organisasi lintas agama hadir dalam forum diskusi grup terfokus (FGD) untuk merumuskan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi SARA pada perhelatan pemilu.

Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, mengingatkan, identitas merupakan anugerah yang tak perlu diperdebatkan lagi. Artinya, eksploitasi SARA melalui politik identitas yang bisa memantik pertikaian dalam proses pemilu perlu diredam.

baca juga:

"Kita berharap calon-calon negarawan ini mampu menahan diri, tidak mengunggah perbedaan-perbedaan yang terjadi pada identitas," katanya dalam FGD bertajuk "Pencegahan Politisasi SARA Bersama Organisasi Lintas Iman" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Kekhawatiran Bawaslu dapat dimengerti lantaran dalam dua perhelatan pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, terjadi eksploitasi SARA hingga menyisakan residu ketika pesta demokrasi berakhir. Pertikaian SARA yang sejatinya isu purba sebaiknya tidak dijadikan alat oleh para seluruh peserta pemilu untuk meraup suara.

Bawaslu menggandeng 10 organisasi lintas iman yang antara lain berasal dari PBNU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PGI, KWI, Walubi hingga MUI untuk membicarakan pencegahan eksploitasi SARA.

"Kita harapkan politik identitas, politik SARA itu tidak digunakan dalam proses pemilu ini," tutur Totok.

Totok menyebutkan, Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan untuk meredam politik identitas. Maka pengawasan partisipatif atau keterlibatan publik juga menjadi penting.

"Jangan perbedaan-perbedaan ini dieksploitasi, digunakan untuk meraih kekuasaan. Saya pikir, mari kita bisa menahan diri, apalagi peserta pemilu ini calon negarawan," jelasnya.