Para peserta aksi tolak perusakan kebun teh Kemuning. (foto:Abdul Alim)

Krjogja.com - KARANGANYAR - Alih fungsi lahan kebun teh Kemuning dinilai telah merusak keindahan dan keasrian alam. Guna mencegahnya kian masif, para pemuda Kemuning menggelar aksi keprihatinan.

Mereka membentangkan spanduk, berorasi dan berdiskusi dengan mengundang sejumlah tokoh antara lain aparat pemerintah, Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat dan manajemen PT Rumpun Sari Kemuning, Rabu (22/3). Aksi yang dilakukan oleh Gerakan Relawan dan Tokoh Pemuda Desa Kemuning tersebut bertujuan agar masyarakat luas mengetahui kondisi kebun teh sudah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selama ini, menurut penuturan peserta aksi, mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan yang pasti dari pihak manapun terkait proyek-proyek pembangunan tempat usaha, jalan dan obyek wisata di kawasan kebun teh. Beberapa kali dilakukan audensi dengan pemerintah desa tapi sampai sekarang proyek tersebut masih terus berlanjut.

Dalam orasinya, koordinator aksi Mario menyampaikan, bahwa masyarakat tidak menolak investor. Mereka hanya membutuhkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat kecil. Dikatakannya, warga masyarakat Ngargoyoso menolak kegiatan pengelolaan yang merusak perkebunan teh. "Kami atas nama warga masyarakat Ngargoyoso menolak kegiatan pengelolaan yang merusak perkebunan teh, karena kami hidup di sini dari jaman nenek moyang yang diwarisi alam yang asri. Warga Kemuning hanya butuh ketenangan, masyarat kemuning tidak butuh kemewahan, rumah makan maupun hotel, wisatawan yang datang ke kemuning hanya butuh keasrian alam kemuning. Saat ini ribuan pohon teh telah dicabut dan alat-alat berat telah datang menggilas pohon-pohon teh," katanya.

Para pemuda Kemuning meminta pengelolaan lahan teh lebih berorientasi pada kepentingan bersama. Selama ini hanya semata-mata mengeruk potensi tanpa mengindahkan alam. "Saya minta tutup proyek yang merusak lahan Kemuning," katanya.

Humas PT RSK Maryono mengakui sebagian besar kawasan kebun teh Kemuning aset milik Yayasab Rumpun Diponegoro di bawah kendali Pangdam IV Diponegoro. Ia mengklaim pengelolaannya memperhatikan lingkungan. “Kami membuka peluang untuk investasi dari luar yang akan masuk dan kami pasti akan memberdayakan masyarakat sekitar. Ini semua belum final dan masih dalam kajian, termasuk resapan air dan reklamasi yang ada di kebun teh yang di kelola oleh PT. RSK,” katanya.

Camat Ngargoyoso Wahyu Agus Pramono menjelaskan terdapat sejumlah proyek yang dikerjasamakan pemerintah dengan pihak ketiga PT RSK. Satu diantaranya Kemuning Sky Hill. “Semua HGU yang muncul dan yg dikelola oleh RSK, harus ada ijin dari kabupaten karanganyar. Perlu panjenengan perhatikan HGU itu boleh tapi tidak bisa menjadi SHM,” jelasnya.

Camat menyampaikan, hasil audiensi ini akan dismpaikan langsung kepada bupati. “Hasil pertemuan dan audiensi ini akan kami sampoaikan kepada bapak bupati,” ujar Camat. (Lim)