AKURAT.CO Polarisasi politik di Indonesia bukan sekadar mitos, tapi fakta terjadi baik di dimensi dalam jaringan (daring) atau dunia maya maupun offline dunia nyata.

Hal itu tercermin dari hasil survei nasional Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) yang menunjukkan bahwa masyarakat terpolarisasi menjadi dua kelompok, yakni kluster 1 yang pro pemerintah sebesar 57 persen dan kluster 2 sebesar 43 persen yang tidak berpihak pada pemerintah atau anti terhadap asing dan 'aseng'.

“Agama varian penyumbang terbesar polarisasi,” kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk dalam rilis hasil survei nasional bertajuk Polarisasi Politik di Indonesia : Mitos atau Fakta? yang dipantau secara daring di Jakarta, Minggu (19/3/2023).

baca juga:

Selain agama, tingkap kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga dapat menjadi penyumbang polarisasi. Hasil riset menunjukkan adanya sentimen berbasis antiluar negeri, yang kerap disebut masyarakat anting Asing atau Aseng.

Secara rinci, kluster 1 merupakan kelompok pro Jokowi yang relatif sekuler ke arah moderat, puas terhadap kinerja pemerintah, relatif tidak berprasangka terhadap kekuatan ekonomi asing dan "aseng".

Sementara, kluster 2 memiliki merupakan kelompok dalam ideologi politik dimensi keagamaan. Di mana, mereka meyakini pemimpin harus seiman atau seagama, kebijakan publik berlandaskan agama, hingga sanksi punitif terhadap penista agama, perda syariah mendapat endorsement yang tinggi).

"Klaster 2 ini juga lebih percaya pada teori konspiratif bahwa pemerintah adalah konspirasi dari kekuatan asing dan "aseng". Kluster ini menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan hasil yang dicapai pemerintah," ujar Hamdi.

Selain itu, survei ini juga menemukan ada indikasi implikasi dari pengkutuban ini pada konsekuensi afeksi (perasaan).

Di mana, terlihat kedua kluster ini cenderung mengembangkan emosi negatif kepada kelompok di luar kelompok yang tidak sealiran dalam konteks dukungan selama Pilpres 2019.

Meski demikian, lanjut Hamdi, survei yang dilakukan ini tidak menemukan implikasi negatif dari pengkutuban ini dalam perilaku sosial yang berkekerasan, dan atau perilaku segregasi sosial yang yang lebih serius.

"Implikasi lebih ke arah sentimen negatif (afeksi). Namun tentu kehati-hatian tetap diperlukan supaya implikasi tidak berkembang ke arah yang lebih serius," jelasnya.

Sebagai informasi, survei opini publik Laboratorium Psikologi Politik UI soal sisa polarisasi Pilpres 2019 ini digelar pada periode 6 Februari hingga 28 Februari 2023.

Pada survei ini, teknik analisis yang digunakan seperti item-response theory (IRT), principal component (PCA), dan latent classification analysis (clustering) dengan metode mengukur Sigma Distance. Total responden sebesar 1.190 WNI berusia 17 tahun ke atas yang berasal dari 33 provinsi. []