Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud dan Hendri Satrio. (foto:ist)

Elshinta.com - “Pemilihan Umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, Hikmah Indonesia Merdeka....".  itulah penggalan lirik lagu pemilu yang diciptakan Mochtar Embut, tahun 1970.

Pemilu dipercaya sebagai pesta demokrasi, pestanya rakyat, menuju transisi untuk  mendapatkan pemimpin yang lebih baik, untuk itu Pemilu harus penuh kegembiraan.

Namun, tahun demi tahun, kegembiraan kini telah bercampur dengan konflik di tengah Masyarakat. Pemilu yang sukacita, perlahan berubah, penuh intrik politik, praktik money politik, serta politik identitas.

Di tengah kerawanan-kerawanan itu, masih mungkinkah, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang menggambarkan kegembiraan, suka cita dan mencerminkan kehendak rakyat?

Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud menilai pemilu adalah segala aktivitas berbangsa dan bernegara lima tahunan dengan cara melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Pemilu ialah aktivitas bangsa Indonesia yang merupakan kewajiban secara agama memilih presiden, wakil rakyat atau pemimpin itu, hukumnya  wajib", demikian Tokoh NU ini dalam acara Elshinta News and Talk pagi hari ini Jumat, 17 Maret 2023.

Ia juga mengimbau agar para politisi menghindari persaingan yang tidak sehat, persaingan yang sebenarnya dibolehkan.

Namun yang diperintahkan-Nya adalah persaingan yang sehat bukan persaingan yang tidak sehat. Dalam kondisi seperti sekarang, menurut Tokoh NU ini agar seluruh elemen masyarakat menyambut gembira.

"Kalau proses pemilu berjalan baik sesuai musyawarah mufakat dan berjalan sesuai aturan yang berlaku, maka Wa absyiru wa ammiluu bergembiralah",  demikian ditambahkannya.

Sementara narasumber lain yang hadir pagi tadi, Dosen Komunikasi Politik Univiversitas Paramadina, yang juga pendiri Lembaga KedaiKOPI, Hendri Satrio senada dengan KH. Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa pemilu harus dapat diterima oleh masyarakat dengan riang gembira.

Bukan yang disuguhkan adalah persoalan gesekan Pemilu di tengah masyarakat dan juga jangan sampai Pemilu memakan korban jiwa seperti banyak petugas TPS dalam Pemilu lalu .

"Kita harus optimis, perlu membantu pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar Pemilu riang gembira dan jangan sampai terbelah, yang tidak boleh itu menggunakan politik identitas yang disalahgunakan, yaitu jika tidak nyoblos 'A' maka akan masuk neraka dan lain-lain", kata Hansat panggilan akrabnya.

Hendri menambahkan makna politik identitas, sesungguhnya yang tidak diperbolehkan adalah tidak menyalahgunakan politik identitas, biarlah masyarakat riang gembira memilih wakil rakyatnya dan memilih presiden dan wakil presiden sesuai keinginan dan keyakinannya. (Hr)