AKURAT.CO Ketua Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI), Sri Eko Sriyanto Galgendu bersama Prof Yudhie Haryono berupaya menggugah hati para negarawan, guna membicarakan bersama-sama permasalahan republik ini dengan mengundang 45 tokoh nasional.

Pertemuan digelar pada Sabtu (11/3/2023) lalu, bertempat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan, Jakarta Pusat.

"Dalam pertemuan tersebut para tokoh menandatangani sebuah pesan dengan judul Pesan Kebijakan Negarawan Sapta Gatra yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo," kata Eko Galgendu.

baca juga:

Eko menegaskan, bangsa yang besar menghargai dan menghormati zaman ke zaman dari bangsanya sendiri. Kehormatan dan kebesaran zaman menjadi sinar terang peradaban, guna memulai dan memuliakan.

"Itulah yang menjadi semangat untuk merengkuh dan bersama-sama bergerak dan berikrar," kata Eko.

Dalam kesempatan itu, Bambang Sulistomo sebagai putra Bung Tomo menguraikan permasalahan kurangnya kepemimpinan hingga terkikisnya jiwa Pancasila dari para pejabat negara.

"Maka para pejabat dapat belajar dari Bung Karno ataupun setiap saripati periode kepemimpinan di Indonesia dapat diambil baiknya, termasuk zaman Soeharto dan lain-lain," kata Bambang Sulustomo.

Sementara Prof. Sri Edi Swasono mengutarakan tentang krisis kepemimpinan dan konstitusi. Kedatangan dan ekspansi ekonomi negara China, menurut Edi Swasono, harus disiasati dengan cerdik dan cerdas. Sebab jika tidak, maka akan membawa dampak ke masalah sosial ekonomi bahkan ke politik komunis China.

"Krisis konstitusi menjadi kelemahan dasar bangsa Indonesia, mental yang gampang dibeli dan berkhianat terhadap negara. Untuk itu Pemilu jangan sampai diundur. Mundur pemilu berarti melawan konstitusi!" tegas Edi Swasono.

Sedangkan Laksanana (Purn) TNI Tedjo Edhy menekankan bahwa kejadian sekarang adalah akumulasi dari proses permasalahan pendahulu. Masalah ekonomi menjadi kajian penting, termasuk hukum dan konflik antaragama.

"Menyitir Wijoyo Sujono, kita tidak bisa diam! Harus bangkit dan bergerak. Untuk itu Safari Ramadan menjadi sebuah gagasan," kata Tedjo Edhi.

Sejumlah tokoh seperti, Eros  Djarot, mantan Gubernur BI Burhanuddin, Prof Yudi latif, Sayuti Asyathri, Dr Kun Wardana, Prof. Indira Kertabudi turut hadir dalam pertemuan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyoroti sejumlah masalah di antaranya yaitu,

1. Ideologi. Kini ideologi Pancasila dan konstitusi menghadapi tantangan kewaspadaan dengan maraknya kembali ideologi ekstrim khilafah dan komunis serta gerak- politik kelompok oligarki yang rakus.

2. Politik.Tahun politik 2023, NKRI menghadapi tantangan kewaspadaan, pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa, karena maraknya tuduhan politik identitas yang menebarkan devide et impera ( memecah belah dan mengadu domba).

3. Ekonomi. Kondisi ekonomi nasional tahun 2023 semakin suram ditambah kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar, beban hutang yang semakin memberatkan serta belum ada jalan penyelesaian yang strategis.

4. Sosial. Kondisi permasalahan sosial yang dapat mengarah ke konflik sosial, karena dipicu dari lemahnya ideologi, perbedaan pilihan politik, kesenjangan sosial dan lemahnya penegakkan hukum.

5. Hukum. Sebagai negara hukum, supremasi hukum belum dapat ditegakkan dengan adil dan benar. Maraknya korupsi sebagai indikasi lemahnya hukum di Indonesia, kurangnya keadilan hukum bagi masyarakat yang membuktikan tajam kebawah tapi tumpul ke atas.

6. Budaya. Terkikisnya budaya bangsa yang mengedepankan sifat gotong royong, rasa saling menghormati dan menghargai sebagai sesama anak bangsa.

7. Pertahanan-Keamanan. Pertahanan keamanan nasional kini melemah karena dipicu dari lemahnya ideologi, politik, ekonomi,sosial, hukum dan budaya, invasi asimetrik terselubung dari pihak eksternal, serta difisit pengetahuan konflik geo-politik.

Terkait hal tersebut di atas, Forum Negarawan memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo dengan judul 'Pesan Kebijakan Negarawan Sapta Krida' yang isinya sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengamalkan dasar negara Pancasila dan amanah pembukaan UUD 1945 dengan sungguh-sungguh, tanpa khianat dan bertanggung jawab.

2. Mencegah politik devide et impera (memecah belah dan mengadu domba) sesama anak bangsa.

3. Mencari jalan keluar dari permasalahan ekonomi nasional, serta tidak menambah beban hutang dengan mengedepankan pembangunan yang strategis, subtantif, tepat guna dan tepat sasaran.

4. Memperkuat benteng pengamanan sosial di berbagai bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan pertahanan-keamanan.

5. Menegakkan supremasi hukum dengan seadil-adilnya dengan memihak yang lemah dan membuat undang-undang yang melindungi segenap warga bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia serta bertanggung jawab dalam melaksanakannya.

6. Memperkuat trahdisi, adat kearifan lokal serta pemikiran pemikiran budaya yang dapat menciptakan situasi untuk bersatu dan harmonis sebagai sesama anak bangsa.

7. Memperkuat pertahanan keamanan dengan cara memperkuat benteng ideologi, benteng politik, benteng ekonomi, benteng sosial, benteng hukum, benteng budaya sebagai benteng pertahanan keamanan negara dalam menghadapi konflik geo politik regional dan internasional.[]