PIKIRAN RAKYAT - Selama periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada 21 juta lebih warga.

"Kita (pemerintah) akan memberikan bantuan beras kepada sekitar 21,6 juta warga. Berasnya 10 kilogram dan akan diberikan selama tiga bulan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto.

Program ini sudah dibahasnya langsung bersama Presiden Joko Widodo. Rencananya, bantuan pangan akan mulai berlaku efektif pada Maret hingga Mei 2023.

Bantuan beras nantinya akan didistribusikan melalui lembaga pangan tata niaga beras milik negara, Perum Bulog. Sementara pangan lain berupa daging ayam dan telur distribusinya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang yang bersangkutan yakni ID Food.

Baca Juga: Sri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu: Belum Dapat Informasi Hitungannya dari Mana

"(Kalau) beras dari (Perum) Bulog, kalau yang lain (dari) ID Food," ujar Airlangga.

Penyaluran bantua beras yakni untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai dampak dari persiapan menjelang Ramadhan 2023 dan Hari Raya Idul Fitri.

Sementara untuk teknis atau regulasi pemberian bantuan, pemerintah belum menginformasikannya secara rinci karena hal ini masih dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Bansos pangan

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebutkan masih dan akan menunggu terlebih dahulu penyesuaian data penerima sebelum dana bansos pangan tersebut benar-benar dialokasikan dan disalurkan seluruhnya kepada warga.

Baca Juga: Survei: Persepsi Publik atas Kondisi Ekonomi yang Buruk Cenderung Meningkat

Meski masih terganjal oleh penyesuain data, Isa berharap penyaluran bansos pangan ini agar segera bisa terealisasikan pada bulan Maret. Pasalnya, kata Isa beras yang akan diberikan kepada warga itu sudah tersedia di Perum Bulog.

Lebih lanjut, menyangkut soal daftar penerima bansos, datanya ada di Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga Kemenkeu dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme yang tepat untuk penyaluran bansos pangan tersebut.***