AKURAT.CO Transaksi tak wajar di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak bisa didiamkan. Apalagi nilainya mencapai Rp300 triliun. Lembaga penegak hukum didorong untuk bersinergi melakukan pelacakan.

Anggota Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan menilai adanya transaksi tak wajar yang menurut Menko Polhukam Mahfud MD sudah dilaporkan sejak 2009 selayaknya disikapi serius. Tidak bisa didiamkan. Malahan harus dilakukan dengan kerja keroyokan.

“Saya setuju seluruh penegak hukum melakukan pelacakan,” kata Trimedya di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

baca juga:

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pengungkapan data oleh Mahfud MD yang mendasarkannya pada laporan PPATK harus dijadikan momentum bersih-bersih Kemenkeu. Khususnya pada lingkup Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang sekarang ini menjadi sorotan.

Trimedya tidak menanggapi lebih lanjut ketika disinggung apakah selepas reses, Komisi III bakal memanggil Mahfud MD dan lembaga penegak hukum terkait. Namun dia menilai sudah sepatutnya peristiwa ini mendapatkan atensi, sebab berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Sebelumnya Menko Mahfud menyebutkan laporan transaksi tak wajar pada lingkungan Kemenkeu khususnya pada Ditjen Pajak telah dilaporkan pada 2009 lalu. Total terdapat 160 laporan yang melibatkan lebih dari 460 nama ASN belum ditindaklanjuti penegak hukum.[]