Kapolresta Banyumas, Kombes Edy Suranta Sitepu saat konferensi pers kasus bentrok antara PP dan Lowo Ireng di kantor Reskrim.(Foto: Driyanto)

PURWOKERTO - Kasus bentrok antar organisasi masyarakat (Ormas) yang menyebabkan dua korban luka luka, mendapat perhatian khusus Kapolresta Banyumas, Kombes Edy Suranta Sitepu.

Bahkan ia mengecam keras aksi premanisme yang meresahkan warga. "Apalagi aksi bentrok antara dua ormas di Banyumas yang melibatkan Pemuda Pancasila (PP) dengan Lowo Ireng (LI) meresahkan warga," tegas Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, Rabu (8/3/2023) di Kantor Satreskrim.

Menurutnya warga jelas resah karena pada saat kejadian terlihat para anggota ormas itu membawa senjata tajam.

Kapolresta mengungkapan bahwa bentrok antara PP dan Lowo Ireng pada Selasa (7/3/2012) malam di Desa Banteran, Sumbang, berawal adanya proyek pengerjaan wahana bermain di  Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, dekat Curug Ceheng.

Tanah urugan dari proyek itu menimpa atau mengenai kolam-kolam ikan milik warga. Sehingga ada permasalahan antara pemilik proyek yaitu Imam dengan warga. Pihak dari pemilik proyek menyebut akan melakukan ganti rugi.

Kemudian pada Selasa (7/3/2023)  akan melakukan penimbangan kerugian akan tetapi terjadi keributan antara Lowo Ireng dan PP.

"Sekitar pukul 20.00 WIB terjadi keributan dan ada dari pihak Lowo Ireng jadi korbannya," terangnya.

Ada dua anggota dari Lowo Ireng yang mengalami luka dan sedang dirawat di RS Wijayakusuma.

Berkaitan kasus bentrokan dua ormas Polresta telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan total ada 17 orang.

Ada delapan orang saksi sudah diperiksa dan sembilan orang lainnya sedang proses pemeriksaan. Polisi masih memburu anggota ormas terlibat, dan disuruh menyerahkan diri.

"Orang-orang yang ada di video itu akan diamankan dan panggil. Pelaku dalam pengejaran dan penangkapan," terangnya.

Kapolresta berpesan agar masyarakat jangan takut akan intimidasi dan ancaman. Menurutnya masyarakat harus berani lapor dan jangan takut, segala bentuk premanisme akan ditindak. "Tidak ada organisasi manapun yang berada diatas hukum," tegasnya. (Dri)