Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Emka Farah Mumtaz buka suara terkait dengan kontroversi pengadaan mobil dinas untuk Heru Budi Hartono.

Sejumlah pihak menyoroti hal tersebut karena disebut-sebut, pejabat gubernur itu menginginkan mobil jeep. Hal inilah yang membuatnya hujan kritikan.

Baca Juga: Padahal Sudah Dicopot Menterinya Jokowi, Mario Dandy Masih Percaya Ayahnya Berkuasa: Tenang, Nanti Diurus Semua!

Mumtaz sendiri geram dengan hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa sentimen buruk tersebut tak tepat disematkan kepada Pejabat Gubernur DKI Jakarta itu.

"Yang jelas, Pak Heru tidak menabrak peraturan atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pak Heru sangat paham betul jalur administrasi yang ada di DKI, jangan hanya karena trend pejabat publik yg ramai akhir-akhir ini menjadi sentimen terhadap pengadaan mobil jeep", jelas Mumtaz di Jakarta, 7 Maret 2023.

Dirinya mengatakan pengadaan kendaraan dinas tersebut sudah melalui kajian agar sesuai kebutuhan dari Heru Budi.

Selain itu, dirinya mengatakan jika mobil listrik yang dipilih, makan bisa menjadi salah satu gerakan untuk menyemarakkan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di DKI Jakarta.

Baca Juga: Sandiaga Tak Akan Dilepaskan, Prabowo Siap Melawan Anies Baswedan: Sudah Jelas, Saya Calon Presidennya!

"Proses pengadaan dan lelang semua berjalan sesuai koridor dan memang sesuai kebutuhan. Ini hal yang wajar, apalagi ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat menunjang mobilitas," ucapnya.

"Namun jika dilihat dari sudut pandang efisiensi anggaran, Penggunaan mobil listrik bisa menjadi opsi dari pada rubicon, agar jadi pelopor mobil listrik di DKI Jakarta, ini lebih produktif agar rencana Pemprov untuk melakukan pengalihan ke energi terbarukan bisa begerak terus", tambah Mumtaz.

Baca Juga: Tesla Malah Dekati Malaysia, Kode Elon Musk Ngeri Lihat Bobrok Rezim Jokowi: Hukum Tak Jelas, Pejabat Korup...

Emka Farah Mumtaz menjelaskan bahwa sangat bisa dipahami sentimen publik akhir-akhir ini sedang negatif karena tingkah laku pejabat publik yang arogan dan mencurigakan. Sehingga mudah untuk pihak-pihak tertentu mengolah isu yang serupa untuk menjatuhkan seorang pejabat publik lain.

Baca Juga: Padahal Jokowi Sudah Main Aman, Sengketa Plumpang Malah Dibuat Ruwet oleh Anies Baswedan: Statusnya Jelas Ilegal...

"Kita warga Jakarta selalu punya ruang untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah, termasuk pengadaan kendaraan dinas Pj Gubernur DKI Jakarta. Kita kawal saja terus Pak Heru agar tetap jadi pejabat publik yang amanah", tutup Mumtaz

Baca Juga: Luhut Kritik Keras Pemberi Izin Tinggal Warga Tanah Merah, Loyalis Anies: Pak Jokowi Resmikan RT/RW..