AKURAT.CO Tiga tahun setelah dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek lumbung pangan atau food estate terus menuai polemik.

Klaim keberhasilan food estate dalam meningkatkan produktivitas pangan oleh Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo dan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Proyek ini justru menemui banyak permasalahan, yakni banyak terjadi gagal panen, perambahan hutan dan tanah masyarakat adat,hingga akhirnya berdampak pada terjadinya bencana alam serta konflik sosial.

Kritik keras banyak disampaikan oleh akademisi, organisasi masyarakat, hingga pakar politik. Mereka berpandangan bahwa membangun kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan pangan lokal dengan pelibatan masyarakat setempat dan mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Bukan denganekstensifikasi lahan yang mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

baca juga:

Dosen dan peneliti sosiologi pertanian pangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Angga Dwiartama merujuk data BKN 2021 tentang Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas beras, ikan, dan minyak goreng sudah jauh melebihi konsumsi nasional. Namun sayangnya, seperti di daerah Papua terjadi kerentanan pangan yang sangat tinggi.

"Oleh karena itu, sebenarnya masalah utama pangan terletak pada sisi keadilan dan distribusi, yakni dari hargayang harusnya terjangkau, ketersediaan akses, serta pemenuhan hak-hak para petani,” ungkap Angga pada acara Diskusi Media “Food Estate: Untuk Membangun Kedaulatan Pangan?” belum lama ini secara daring.

Lebih lanjut, Angga mengatakan bahwa sistem kedaulatan pangan di Indonesia telah mengalami pergeseran dengan menjustifikasi tindakan pembukaan lahan untuk proyek food estate, sehingga tujuan utama untuk pemenuhan pangan melalui sistem pangan dan sumber daya lokal sepertidiamanatkan di dalam UU 18/2012 tentang Pangan justru menjadi terlupakan.

Pertanian yang bersifat monokultur dan berskala besar akan membuat keanekaragaman hayati Indonesia dari sangat kaya di alam tropis, menjadi sangat rentan akan kerusakan ekologi.

Pada kesempatan yang sama, Wahyu A. Perdana selaku jurukampanye Pantau Gambut mengungkapkan data bahwa penggunaan alokasi anggaran yang cukup besar sebanyak Rp 1,5 triliun untuk proyek food estate di tahun 2021-2022, terbukti belum mampu mengakselerasi hasil panen.

Hal ini terjadi akibat lahan yang ditanami sebagian besar merupakan lahan gambut yang selalu basah dan memiliki tingkat keasaman cukup tinggi, sehingga tidak cocok dengan komoditaspertanian skala besar.

Dari riset yang dilakukan Pantau Gambut, empat wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kalimantan Tengah terindikasi masuk ke dalam tingkat kerentanan tinggi (high risk) Karhutla. Di antaranya, 190.395 hektare pada KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau yang termasuk kedalam wilayah food estate juga berada dalam kondisi yang sama rentannya.

“Perlu dicatat bahwa hutan gambut yang dibuka untuk lumbung pangan dapat melepaskan emisi sekitar 427 ton karbon ke udara," jelasnya.

Terlebih lagi, ekosistem gambut yang rusak sangat sulit dan mahal untuk direstorasi, butuh waktu 10.000 tahun untuk pembentukannya.

"Pantau Gambut merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali regulasi proyek food estate dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologi dan menurunnya kesejahteraan petani lokal sebagai efeknya,” ujar Wahyu.

Di sisi lain, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, turut berpendapat bahwa kebijakan negara terkait proyek food estate selain kurang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, juga membawa ancaman perubahan iklim yang lebih parah. Pengalaman selama puluhan tahun para petani tradisional dalam bercocok tanam dan menjaga alam, telah dinegasikan dengan kebijakan food estate.

“Mengacu kepada temuan kami di lapangan, kedaulatan pangan lokal berisiko punah akibat ekspansi monokultur dan penyeragaman pangan yang dipaksakan untuk dikonsumsi dan menjadi komoditas bisnis," bebernya.

Produksi secara besar-besaran lebih diutamakan dibandingkan untuk pemenuhan pangan sendiri. "Solusinya adalah sesuai kepada konsep Walhi, yaitu kembali pada konsep tata kuasa petani dan masyarakat, tata kelola praktik lokal, tata produksi hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah, dan tata konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan setempat,” ujarnya. []