PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo menyadari banyaknya kritik keras dari masyarakat terkait perilaku hedonisme sejumlah pejabat. Eko Prasojo memaparkan, perubahan gaya hidup pejabat agar lebih sederahana perlu segera dilakukan.

Komite Pengarah RB memiliki dasar hukum cukup kuat yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Eko Prasojo menekankan, gaya hidup sederhana dapat terjadi lewat penciptaan gerakan khusus yang dilakukan para pejabat negara.

"Saya rasa ini perlu menjadi semacam gerakan dan kebijakan bagi pemerintah untuk mendorong pejabat birokrasi dan politik untuk bergaya hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat," ujar Eko Prasojo di Semarang pada Jumat, 3 Maret 2023, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Baca Juga: Update Situasi Terkini di Plumpang Jakarta Usai Depo Pertamina Kebakaran

Menurut Eko, perubahan gaya hidup pejabat juga tak mudah, terutama terkait nilai-nilai kultural yang sudah tertanam dalam diri masing-masing dari mereka.

"Perubahan kultural ini yang paling susah dilakukan karena menyangkut nilai-nilai dalam diri pejabat," ujarnya.

Di sisi lain, kata Eko, tujuan reformasi birokrasi harus tetap dijalankan hingga tersaji sosok pejabat negara yang fokus melayani masyarakat. "Apa yang dilakukan pejabat ini berpengaruh terhadap kepercayaan dan citra pemerintah," ujarnya.

Eko juga menyinggung soal pejabat yang punya harta fantastis. Dia mengatakan, tidak semua pejabat yang memiliki harta fantastis mendapatkannya dari hasil korupsi.

Eko mencontohkan sumber-sumber yang membuat seorang pejabat negara memiliki harta kekayaan yang menggunung, di antaranya usaha pribadi atau warisan.

"Mungkin income dari seorang pejabat birokrasi itu dari mana saja. Bisa berasal dari warisan, usaha, komisaris (perusahaan), dan seterusnya," ujarnya.

Baca Juga: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, 1.065 Warga Mengungsi di 8 Titik

Jokowi Kritik Gaya Hidup Mewah Pejabat

Presiden Jokowi memahami mengapa banyak masyarakat kecewa dengan gaya hidup pejabat yang bermewah-mewah. Menurut Jokowi, masyarakat merasakan kekecewaan berkali-kali lipat ketika melihat pelayanan publik tidak maksimal, namun pejabatnya bergaya hidup mewah.

"Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita," ujar Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis, 2 Maret 2023.

"Kalau seperti itu, pantas rakyat kecewa. Pelayanan dianggap tidak baik, kemudian (diikuti) aparatnya jumawa, pamer kuasa, dan kekayaan," ujarnya.

Menyikapi hal itu, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajaran kementerian hingga lembaga negara untuk bersikap disiplin terhadap aturan-aturan yang ditetapkan.

"Sekali lagi saya tekankan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi, sampe dipajang-pajang di Instagram, di media sosial," ujarnya.***