AKURAT.CO  Komunitas Pemilu Bersih menilai kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih jauh dari harapan. Pasalnya, DKPP tidak transparan dalam memproses laporan pelanggaran.

"Kalau kita lihat kasus terakhir sepertinya kita agak khawatir dengan DKPP, ada mekanisme dan proses yang sedikit berbeda dengan yang lalu. Sidangnya ada sidang tertutup padahal materi persidangan tidak masuk kategori tertutup," kata koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow dalam acara deklarasi Komunitas Pemilu Bersih di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023).

Diketahui, sidang lanjutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digelar DKPP secara terbuka terpaksa ditutup untuk publik. DKPP memutuskan untuk menggelar sidang tertutup saat agenda memutar bukti rekaman yang dihadirkan oleh kuasa hukum pengadu pada Selasa (14/2/2023).

baca juga:

Siaran langsung persidangan pun dihentikan. Tak hanya itu awak media yang meliput diminta meninggalkan ruang sidang.

Padahal, lanjut Jeirry semua sidang yang digelar oleh DKPP seharusnya diproses secara terbuka. Terkecuali, kata dia, ada pelanggaran Pemilu yang menyangkut unsur kesusilaan.

"Tapi kalau memutar fakta dalam sebuah pelanggaran dan tidak ada unsur kesusilaan semestinya terbuka. Tetapi DKPP melakukan sidang itu tertutup, ini ada apa?" ucap Jeirry mempertanyakan alasan DKPP memproses pelanggaran melalui sidang tertutup.

Menurutnya, dalam mewujudkan Pemilu serentak 2024 yang berkualitas, semua komponen termasuk KPU, Bawaslu dan DKPP harus independen untuk tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

"Jadi kita ingin penyelenggara pemilu bersih dan berintgeritas itu untuk memperbaiki pemilu kita," kata Jeirry menambahkan.

Lebih lanjut, Jeirry menuturkan persoalan Pemilu juga kerap dihadapi oleh masyarakat sebagai pemilih. Ketidakmampuan memfilter isu politik pada akhirnya menyebabkan perbedaan pandangan yang berakibat pada polarisasi.

"Problem kita ada dipemilih yang kurang mampu membangun kapasitas. Terlalu banyak persoalan yang menghinggapi pemilih kita sehingga sering kali dia tidak berdaya menghadapi narasi yang dibangun oleh para elite," pungkasnya.[]