AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Gufron menyayangkan opini pihak-pihak tertentu yang didasarkan ketidaktahuan, sehingga memberikan pernyataan tidak berdasar data. Dijelaskan Gufron, inti kegiatan pelaporan kekayaan penyelenggara negara melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah untuk dinilai kewajaran hartanya berdasarkan income yang sah.

"Setelah LHKPN dilaporkan, maka KPK pasti melakukan verifikasi dan pemeriksaannya," ujar Nurul Gufron kepada Akurat.co, Minggu (26/2/2023).

KPK mencatat selama 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN, dan tahun sebelumnya 2021 sejumlah 185 LHKPN. Baik dalam konteks pencegahan korupsi maupun dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

baca juga:

Dalam konteks pencegahan korupsi, harapannya adanya kewajiban lapor tersebut untuk menimbulkan rasa takut dan enggan untuk melakukan korupsi.

Selanjutnya, dikatakan Gufron, terhadap harta penyelenggara negara yang dinilai tidak wajar dianalisis dan dikonfirmasi kepada pelapor. Jika tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan, maka dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum baik oleh KPK jika merupakan wilayah kewenangan atau dengan mengkoordinasikannya kepada instansi yang berwenang ataupun pihak terkait lainnya

Khusus dalam LHKPN salah seorang pegawai Kemenkeu, KPK juga telah menindaklanjuti dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak tahun 2020.

Bahkan, hasil analisis pemeriksaan LHKPN ini juga digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian, lembaga, maupun pemda. Hal itu menjadi bagian proses pencegahan agar pihak yang dipilih adalah pihak berintegritas.

Selebihnya jika ada Laporan atau penyelidikan terhadap pihak PN, LHKPN dapat juga digunakan sebagai untuk mendukung pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang (TPPU) serta upaya asset recovery-nya.

"Penerapan ini sebagai integrasi strategi pencegahan dan penindakan KPK."

Untuk melengkapi pada upaya pendidikannya, KPK telah intens melakukan edukasi dan sosialisasi pengisian LHKPN agar para penyelenggara negara melaporkan LHKPN-nya secara patuh tepat waktu, dan yang tidak kalah penting adalah diisi dengan benar sesuai faktualnya.

Dengan begitu, kata dia, pengelolaan LHKPN di KPK ini telah mencakup pada ketiga strategi dalam Trisula Pemberantasan Korupsi. Sehingga dalam tataran pelaksanaan kerjanya juga dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antar-lintas unit, kedeputian maupun direktorat.

"Maka ironis, jika ada pihak yang mempertanyakan pemahaman pimpinan padahal faktanya sejak 2020, awal kami dilantik pemeriksaan terhadap pegawai pajak dimaksud sudah kami koordinasikan dengan inspektorat kemenkeu, hal yang sebaliknya menepuk air didulang apa yang mereka lakukan sejak 2012 ketika mereka di KPK," kata Gufron.

Dalam kondisi seperti ini, di mana kasus ini mencuat gara-gara ada prilaku anak pejabat yang menganiaya dengan menpertontonkan kekayaan orang tuanya. Sangat tidak etis di tengah keluarga korban sedang bersedih tapi ada pihak yang mencari panggung dengan mengembangkan pada masalah lain.

Untuk itu, KPK mengajak segenap bangsa Indonesia mendoakan semoga ananda David segera pulih dan KPK akan menindaklanjuti sebagai partisipasi publik dalam pemeriksaan harta yang dilaporkan oleh orang tua pelaku.

"Tentu lebih lanjut akan kami periksa untuk kami tentukan proses hukumnya lebih lanjut." []